Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan lampu hijau kepada pemerintah daerah (Pemda) untuk menyelenggarakan kegiatan di hotel dan restoran, asalkan dilakukan secara proporsional dan tidak berlebihan. Pernyataan ini disampaikan saat menghadiri acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di Kota Mataram.

"Daerah diperbolehkan mengadakan kegiatan di hotel dan restoran," tegas Tito, menekankan bahwa efisiensi anggaran yang tengah digalakkan pemerintah tidak berarti larangan total untuk kegiatan di sektor perhotelan dan restoran. Ia menjelaskan bahwa pemerintah pusat melakukan efisiensi untuk kepentingan masyarakat, tetapi bukan berarti menghilangkan kegiatan di hotel dan restoran.

Mendagri Tito Karnavian juga menekankan pentingnya Pemda untuk selektif dalam memilih hotel yang mengalami penurunan tingkat hunian (okupansi). Dengan memprioritaskan hotel-hotel yang sedang berjuang, Pemda dapat memberikan stimulus ekonomi yang signifikan bagi sektor perhotelan yang terdampak. Arahan ini sejalan dengan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran dan dukungan terhadap sektor-sektor ekonomi yang membutuhkan.

Terkait pemotongan anggaran di daerah, Mendagri menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya penghematan nasional yang mencapai sekitar Rp 50 triliun yang melibatkan 552 daerah. Menurutnya, pemotongan ini tidak akan berdampak signifikan atau mengganggu program-program prioritas di daerah.

"Daerah, menurut pendapat saya, masih diperbolehkan menggunakan anggaran untuk kegiatan di hotel, restoran, dan perjalanan dinas. Namun, saya mohon agar digunakan dengan bijak. Jika rapat cukup diadakan tiga atau empat kali, jangan sampai dibuat sepuluh kali. Intinya, bukan berarti tidak boleh sama sekali, saya tegaskan itu di sini," ujarnya.

Kehadiran Mendagri Tito Karnavian dalam Musrenbang Provinsi NTB tahun 2025 menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah. Dalam kesempatan tersebut, Mendagri memberikan arahan langsung kepada Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, serta seluruh Bupati dan Walikota di provinsi tersebut, terkait berbagai isu strategis dan prioritas pembangunan daerah.