Pemerintah Indonesia mengumumkan kelanjutan program bantuan sosial (bansos) beras seberat 10 kilogram bagi keluarga penerima manfaat (KPM) mulai Juni hingga Juli 2025. Inisiatif ini merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi nasional yang bertujuan untuk meringankan beban masyarakat dan menjaga stabilitas harga pangan.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, menjelaskan bahwa program bansos beras ini akan menyasar sekitar 18,3 juta penerima bantuan pangan (PBP) yang tersebar di seluruh Indonesia. Penyaluran bantuan ini sempat dihentikan pada bulan Februari, namun kembali digulirkan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto sebagai respons terhadap dinamika ekonomi yang berkembang. Arief menambahkan bahwa angka sementara penerima bantuan yang telah terverifikasi oleh BPKP adalah 16,5 juta PBP.

Bapanas menekankan bahwa penyaluran bansos beras ini akan dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan kondisi harga gabah di tingkat petani. Pemerintah tidak ingin program ini justru berdampak negatif pada pendapatan petani. Oleh karena itu, proses verifikasi penerima bantuan dilakukan secara selektif dan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait.

Untuk wilayah Indonesia Timur, seperti Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur (NTT), penyaluran bansos beras akan dilakukan secara one shoot, yaitu alokasi dua bulan (Juni dan Juli) akan dikirimkan sekaligus dalam satu waktu. Hal ini dilakukan untuk mengatasi kendala logistik dan memastikan bantuan dapat diterima oleh masyarakat di wilayah-wilayah terpencil.

Badan Urusan Logistik (Bulog) akan menjadi pihak yang bertanggung jawab dalam penyaluran bansos beras ini. Bapanas telah menginstruksikan Bulog untuk mempersiapkan kemasan 10 kilogram dan memastikan kualitas beras yang disalurkan dalam kondisi baik dan layak konsumsi. Pemerintah menargetkan zero complain dari masyarakat terkait kualitas beras yang diterima.

Program bansos beras ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat penerima manfaat dan berkontribusi pada stabilitas ekonomi nasional. Pemerintah akan terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program ini untuk memastikan efektivitas dan ketepat sasaran.