Jakarta – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Puan Maharani, menekankan pentingnya kewaspadaan dan kesiapsiagaan pemerintah dalam menghadapi potensi lonjakan kasus COVID-19 di wilayah Asia, termasuk Indonesia. Peringatan ini disampaikan menyusul laporan peningkatan kasus yang terjadi di beberapa negara tetangga.

Menurut Puan, pemerintah tidak boleh menganggap remeh situasi ini dan harus segera mengambil langkah-langkah preventif yang terukur untuk melindungi seluruh masyarakat. "Kenaikan kasus COVID-19 di Asia adalah sinyal yang tidak bisa diabaikan. Pemerintah harus menunjukkan sense of urgency yang tinggi dan tidak boleh terlena," tegas Puan.

Lebih lanjut, Puan menyoroti perlunya penguatan ketahanan kesehatan nasional sebagai respons terhadap perkembangan situasi terkini. Hal ini mencakup peningkatan kapasitas sistem deteksi dini dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan secara menyeluruh.

"Pemerintah wajib memastikan Indonesia memiliki sistem kesehatan yang tangguh. Dengan demikian, kita akan siap menghadapi skenario terburuk dan mampu menanggulangi dampak pandemi dengan lebih efektif," lanjutnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Puan mendesak pemerintah untuk:

• Meningkatkan kapasitas testing dan pelacakan kasus secara signifikan.
• Memastikan distribusi vaksin booster yang merata dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat.
• Mengintensifkan edukasi dan komunikasi publik mengenai pentingnya protokol kesehatan dan vaksinasi.
• Memberlakukan kembali skrining kesehatan yang ketat di seluruh bandara internasional, khususnya bagi penumpang yang berasal dari negara-negara dengan tingkat kasus COVID-19 yang tinggi. Puan menekankan bahwa deteksi dini adalah kunci utama untuk mencegah penyebaran virus yang lebih luas.

Selain itu, Puan juga menyoroti peran penting perwakilan Indonesia di luar negeri, khususnya di negara-negara yang mengalami lonjakan kasus COVID-19. Perwakilan Republik Indonesia harus proaktif dalam merespons laporan atau pengaduan dari Warga Negara Indonesia (WNI) yang menghadapi risiko kesehatan terkait COVID-19.

"Perwakilan kita di luar negeri harus menjadi garda terdepan dalam memberikan perlindungan dan bantuan kepada WNI. Mereka harus bertindak cepat ketika ada warga yang melaporkan kondisi darurat atau memerlukan pertolongan medis," ujar Puan.

Pemerintah juga perlu memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, dan Satuan Tugas (Satgas) COVID-19, untuk memastikan pengawasan dan perlindungan WNI di luar negeri berjalan efektif.

Puan juga mengimbau masyarakat untuk tetap disiplin dalam menjaga kesehatan diri dan kembali menerapkan protokol kesehatan, seperti menggunakan masker saat sakit atau berada di tempat keramaian, melakukan tes mandiri jika mengalami gejala, serta menjaga asupan gizi dan istirahat yang cukup.

Puan berharap pengalaman menghadapi pandemi COVID-19 pada tahun 2020 dapat menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah dan masyarakat. Respons cepat dan terkoordinasi sangat penting untuk mencegah lonjakan kasus yang lebih besar.

"Kita tidak tahu kapan gelombang berikutnya akan datang dan seberapa besar dampaknya. Namun, yang jelas, sinergi antara pemerintah dan masyarakat adalah kunci untuk mengatasi pandemi ini," pungkas Puan.