APBN 2025: Alokasi Dana untuk Program Prioritas Prabowo Mencapai Rp 446 Triliun

Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 446,24 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung 11 program prioritas yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengungkapkan informasi ini melalui akun Instagram resminya, menekankan peran strategis APBN sebagai instrumen shock absorber dalam menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tengah dinamika global yang kompleks.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa APBN dioptimalkan untuk menjaga daya beli masyarakat, mendukung sektor usaha, menciptakan lapangan kerja, dan mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Kebijakan fiskal yang countercyclical juga disiapkan untuk merespons tekanan ekonomi global.

Berikut rincian alokasi anggaran untuk masing-masing program prioritas:

  • Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Rp 121 triliun
  • Program 3 Juta Rumah (FLPP): Rp 41,88 triliun
  • Koperasi Desa Merah Putih: Rp 200 triliun
  • Sekolah Rakyat: Rp 11,6 triliun
  • Sekolah Unggul Garuda: Rp 2 triliun
  • Rehabilitasi Sekolah: Rp 19,5 triliun
  • Cek Kesehatan Gratis (CKG): Rp 3,4 triliun
  • Penuntasan Tuberkulosis: Rp 1,5 triliun
  • Pembangunan Rumah Sakit Berkualitas: Rp 1,7 triliun
  • Lumbung Pangan: Rp 23,16 triliun
  • Pembangunan Bendungan dan Irigasi: Rp 20,5 triliun

Selain program prioritas tersebut, pemerintah juga telah mencairkan gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan pensiunan. Hingga 2 Juni 2025, realisasi pencairan gaji ke-13 untuk ASN pusat mencapai Rp 10,54 triliun yang diterima oleh 1,79 juta pegawai. Rinciannya adalah:

  • PNS/Pejabat Negara: Rp 5,5 triliun (715.030 orang)
  • Prajurit TNI: Rp 2,68 triliun (492.900 orang)
  • Pegawai PPPK: Rp 380 miliar (99.350 orang)
  • Pegawai PPNPN: Rp 110 miliar (14.760 orang)
  • Anggota Polri: Rp 1,86 triliun (472.740 orang)

Pencairan gaji ke-13 bagi pensiunan telah mencapai Rp 10,54 triliun atau 86,78% dari total sasaran. Dana tersebut disalurkan melalui PT Taspen sebesar Rp 10,11 triliun dan PT Asabri sebesar Rp 430 miliar kepada 3,18 juta penerima.

Sementara itu, untuk ASN di daerah, baru tiga dari 546 pemerintah daerah yang telah mencairkan gaji ke-13 dengan nilai realisasi sebesar Rp 100 miliar untuk 20.890 pegawai.

Pemerintah juga mengimplementasikan paket stimulus ekonomi senilai Rp 24,44 triliun sebagai upaya untuk menjaga pertumbuhan dan memperkuat stabilitas ekonomi nasional. Langkah-langkah ini diharapkan dapat melindungi masyarakat dan perekonomian Indonesia dari tekanan situasi global dan potensi pelemahan ekonomi dunia.