Gelombang unjuk rasa yang dilakukan ratusan siswa SMAN 9 Tambun Selatan pada Selasa (3/6/2025) berbuntut panjang. Kepala Sekolah SMAN 9 Tambun Selatan, Kurniawati, dilaporkan tidak masuk kerja sejak aksi demonstrasi tersebut. Ketidakhadirannya ini menimbulkan tanda tanya besar di kalangan staf dan guru.

Menurut keterangan Humas SMAN 9 Tambun Selatan, Sahri Ramadan, Kurniawati tidak memberikan pemberitahuan atau alasan apapun terkait absennya. Hal ini tentu menimbulkan spekulasi dan kekhawatiran di lingkungan sekolah. Absennya kepala sekolah terjadi setelah ratusan siswa menggelar aksi unjuk rasa yang menuntut transparansi dan akuntabilitas terkait sejumlah isu krusial.

Adapun tuntutan utama para siswa dalam aksi tersebut meliputi:

• Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan: Siswa menuntut klarifikasi terkait dugaan pemaksaan tanda tangan dalam proses pengadaan makanan ringan (snack) yang dianggap fiktif.
• Pungutan Liar Berkedok Sumbangan: Siswa memprotes praktik pengumpulan dana yang dikemas sebagai sumbangan untuk pembangunan gedung sekolah dan pengadaan AC untuk mushola.
• Fasilitas UKS yang Tidak Memadai: Siswa menyoroti kondisi fasilitas Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) yang minim, seperti tidak adanya kursi, kasur, serta ketiadaan obat-obatan yang memadai.

Isu ini telah sampai ke Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Gubernur Dedi Mulyadi langsung merespon dengan menonaktifkan Kurniawati dari jabatannya. Selain itu, Gubernur Dedi Mulyadi juga menginstruksikan dilakukannya audit keuangan sekolah selama masa kepemimpinan Kurniawati. Kendati demikian, Sahri memastikan bahwa aktivitas belajar mengajar tetap berjalan seperti biasa.

Ketidakhadiran Kurniawati dan tuntutan siswa mencerminkan permasalahan serius dalam pengelolaan SMAN 9 Tambun Selatan. Ke depan, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan siswa dan masyarakat terhadap institusi pendidikan tersebut.