Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memberikan tanggapan terhadap pernyataan Presiden Joko Widodo mengenai preferensi politiknya terhadap Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Juru Bicara PPP, Usman M. Tokan, menyatakan bahwa partainya menghormati keputusan tersebut dan melihatnya sebagai langkah yang beretika dalam konteks politik.

Usman M. Tokan menjelaskan bahwa keputusan Jokowi untuk memilih PSI, terlebih dengan putranya yang kini menjabat sebagai Ketua Umum partai tersebut, merupakan hal yang wajar dan dapat dimengerti. Ia menekankan bahwa setiap individu memiliki hak politik untuk menentukan pilihan partai yang dianggap sesuai dengan keyakinan dan aspirasinya.

"Jika nantinya beliau memilih bergabung dengan PSI, itu adalah hak politiknya. Apalagi sekarang putranya juga sudah menjadi Ketua Umum PSI. Dalam konteks etika dan moral politik, ini adalah sesuatu yang positif," ujar Tokan.

Lebih lanjut, Tokan menyinggung mengenai potensi konflik kepentingan jika Jokowi memilih partai yang berbeda dengan keluarganya. Ia berpendapat bahwa akan menjadi suatu hal yang kurang lazim jika seorang ayah berada di partai A, sementara anak di partai B, dan anggota keluarga lainnya tersebar di berbagai partai lainnya. Oleh karena itu, keputusan Jokowi untuk memilih PSI dianggap sebagai langkah yang tepat dan bijaksana.

Tokan juga meyakini bahwa Jokowi, sebagai mantan Presiden RI selama dua periode, memiliki pemahaman yang mendalam mengenai kultur dan dinamika politik di Indonesia, termasuk di internal PPP. Ia percaya bahwa keputusan Jokowi telah dipertimbangkan secara matang dan didasarkan pada pengalaman serta pengetahuannya yang luas.

Sebelumnya, Jokowi telah menanggapi wacana mengenai pencalonannya sebagai Ketua Umum PPP menjelang Muktamar PPP 2025. Dengan tegas, Jokowi menyatakan bahwa dirinya tidak tertarik dengan posisi tersebut dan meyakini bahwa PPP memiliki banyak kader internal yang lebih kompeten dan layak untuk memimpin partai.

"Tidaklah. Di PPP saya kira banyak calon-calon ketua umum yang jauh lebih baik, yang punya kapasitas, kapabilitas, punya kompetensi," kata Jokowi.

Dalam kesempatan yang sama, Jokowi justru menyebut PSI sebagai pilihan politiknya. Pernyataan ini kemudian memicu berbagai spekulasi dan tanggapan dari berbagai pihak, termasuk dari internal PPP.

Wacana mengenai Jokowi yang akan menjadi ketua umum PPP muncul menjelang Muktamar PPP 2025, di mana partai tersebut akan memilih ketua umum yang baru. Usulan ini muncul dari internal partai yang menilai Jokowi sebagai sosok yang dapat mengangkat kembali elektabilitas PPP, yang gagal menembus ambang batas parlemen pada Pemilu 2024.