Kritik Anggota DPR Terhadap Kunjungan Menteri ESDM ke Raja Ampat

MANOKWARI - Penambangan nikel di Pulau Gag dan rencana eksplorasi di pulau-pulau lain di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, terus menjadi sumber perdebatan. Kunjungan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, bersama Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, dan Bupati Raja Ampat, Oridek Irano Burdam, ke Pulau Gag, dinilai belum menyelesaikan masalah yang ada.

Anggota DPR RI dari Partai Nasdem, Rico Sia, menyatakan bahwa kunjungan Menteri ESDM tersebut tidak menjawab aspirasi masyarakat. Rico Sia menjelaskan bahwa tuntutan awal masyarakat sebenarnya hanya ditujukan kepada beberapa perusahaan, yaitu PT. Kawei Sejahtera Mining, PT. Mulia Raymond Perkasa, PT. Anugerah Surya Pratama, dan PT. Nurham.

Menurut Rico Sia, masalah ini bermula ketika Menteri Bahlil menyatakan kepada pers bahwa hanya ada satu perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut karena memiliki izin yang lengkap. Pernyataan ini memicu reaksi keras dan memperluas permasalahan.

"Awalnya tidak ada yang menyalahkan beliau, tapi beliau sendiri yang buat blunder," ujar Rico Sia.

Lebih lanjut, Rico Sia mendesak Menteri ESDM untuk mencabut semua izin tambang nikel di kawasan wisata Raja Ampat. Ia menekankan bahwa Raja Ampat adalah daerah wisata dunia yang seharusnya dilindungi dari aktivitas pertambangan.

"Intinya, cabut ijin di daerah wisata dunia, Raja Ampat," tegas Rico Sia, yang juga merupakan anggota Komisi VII DPR RI yang membidangi pariwisata.

Rico Sia juga menyoroti dampak lingkungan dan sosial yang mungkin timbul akibat pertambangan nikel di Raja Ampat. Ia menambahkan bahwa kegiatan pertambangan dapat merusak ekosistem laut yang unik dan mengancam mata pencaharian masyarakat lokal yang bergantung pada pariwisata dan perikanan.

Tuntutan Pencabutan Izin Tambang

Rico Sia menegaskan kembali bahwa pencabutan izin tambang adalah solusi terbaik untuk melindungi Raja Ampat dari kerusakan lingkungan dan konflik sosial. Ia berharap Menteri ESDM dapat mempertimbangkan kembali kebijakan pertambangan di wilayah tersebut dan mengutamakan kepentingan masyarakat serta kelestarian lingkungan.

Selain itu, Rico Sia juga menyoroti perlunya transparansi dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan terkait pertambangan di Raja Ampat. Ia meminta pemerintah untuk melibatkan masyarakat lokal, organisasi lingkungan, dan pihak-pihak terkait lainnya dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pertambangan.

Dampak Lingkungan dan Sosial

Rico Sia menekankan bahwa keberlanjutan Raja Ampat sebagai destinasi wisata dunia harus menjadi prioritas utama. Ia mengajak semua pihak untuk bekerja sama dalam menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Raja Ampat.

Berikut adalah poin-poin penting yang disampaikan oleh Rico Sia:

• Kunjungan Menteri ESDM tidak menjawab aspirasi masyarakat.
• Pernyataan Menteri ESDM di pers memicu masalah.
• Mendesak pencabutan izin tambang nikel di Raja Ampat.
• Menyoroti dampak lingkungan dan sosial akibat pertambangan.
• Menekankan perlunya transparansi dan partisipasi publik.
• Prioritaskan keberlanjutan Raja Ampat sebagai destinasi wisata.