Keputusan tegas diambil oleh Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia terkait perizinan usaha pertambangan di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya. Sebanyak empat perusahaan pertambangan dicabut izin usahanya sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mendukung keberlanjutan pariwisata di wilayah tersebut.

Keputusan penting ini diumumkan dalam konferensi pers yang digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta. Selain Presiden dan Menteri ESDM, hadir pula Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq. Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa pencabutan izin ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Adapun keempat perusahaan yang dicabut izinnya adalah:

• PT Anugerah Surya Pratama (ASP)
• PT Nurham
• PT Mulia Raymond Perkasa (MRP)
• PT Kawei Sejahtera Mining (KSM)

Langkah ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga. Beliau menyampaikan dukungannya terhadap kebijakan yang mengedepankan perlindungan lingkungan dan menolak segala bentuk eksploitasi sumber daya alam yang merugikan, terutama di kawasan konservasi dan pariwisata unggulan seperti Raja Ampat. Menurutnya, keputusan ini menjadi preseden penting bahwa aktivitas pertambangan tidak boleh merusak ekosistem dan kehidupan masyarakat lokal. Pemerintah diharapkan memperketat pengawasan dan seleksi pemberian izin tambang di wilayah-wilayah sensitif secara ekologis.

Pencabutan izin ini didasarkan pada temuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menemukan adanya penyimpangan administratif dan operasional, termasuk aktivitas tambang di luar area izin dan lemahnya rehabilitasi lingkungan. Pemerintah pusat dan daerah diharapkan terus mengutamakan pembangunan berkelanjutan yang berpihak pada kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan jangka panjang. Raja Ampat memiliki peran strategis bagi pariwisata nasional sebagai salah satu destinasi ekowisata laut terbaik di dunia.

Langkah Presiden Prabowo dan Menteri ESDM Bahlil sejalan dengan program yang menitikberatkan ekonomi berkelanjutan melalui pengembangan pariwisata. Ekowisata di Raja Ampat memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan daerah dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal, terutama di sektor perhotelan, transportasi laut, dan pemandu wisata.

Raja Ampat diakui sebagai pusat keanekaragaman hayati laut dunia. Berdasarkan kajian ilmiah, Raja Ampat memiliki lebih dari 1.500 spesies ikan dan sekitar 75 persen spesies karang dunia. Keanekaragaman hayati ini menjadi daya tarik utama bagi wisatawan, terutama penyelam dan peneliti lingkungan laut. Kerusakan ekosistem akan menghilangkan daya tarik utama tersebut. Dari sisi strategis pariwisata, Raja Ampat berkontribusi besar dalam memosisikan Indonesia sebagai negara dengan potensi wisata alam kelas dunia. Kelestarian lingkungan yang terjaga menjadi kunci keberlanjutan reputasi tersebut. Pelestarian lingkungan juga menjamin keberlanjutan ekonomi jangka panjang, mengingat isu lingkungan semakin diperhatikan secara internasional. Raja Ampat menjadi contoh sukses konservasi laut berbasis masyarakat dengan kawasan konservasi seluas lebih dari 1 juta hektar.

Citra Indonesia sebagai negara yang mampu menjaga alamnya akan menarik investasi di sektor pariwisata hijau dan memperkuat kerja sama internasional. Pariwisata berkelanjutan juga mengangkat peran masyarakat lokal sebagai pelindung alam, bukan sekadar pelengkap atraksi wisata. Hal tersebut sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan pelestarian budaya.