Konflik Lahan Warnai Penghentian Sementara Proyek SDN 02 Telaga Murni

Proyek pembangunan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 02 Telaga Murni, yang terletak di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, sempat terhenti akibat adanya dugaan intervensi dari seorang oknum anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bekasi. Oknum tersebut, yang juga menjabat sebagai Ketua RW 13 Desa Telaga Murni dengan inisial CS, diduga melakukan penghentian paksa terhadap proyek pelebaran sekolah tersebut. Kejadian ini kemudian memicu polemik terkait status kepemilikan lahan yang menjadi lokasi pembangunan.

Menurut keterangan dari Kapolsek Cikarang Barat, AKP Tri Baskoro Bintang, permasalahan ini bermula dari pengajuan lahan oleh warga kepada sebuah perusahaan pengembang perumahan. Lahan tersebut rencananya akan digunakan untuk membangun kantor Sekretariat RW 13. Namun, pengajuan tersebut tidak mendapatkan respon yang diharapkan. Di saat yang bersamaan, SDN 02 Telaga Murni memulai proyek pelebaran sekolah di area yang sama, yang kemudian memicu penolakan dari warga yang menganggap lahan tersebut milik pengembang.

Mediasi dan Status Kepemilikan Lahan

Fakta baru terungkap bahwa lahan yang dipersengketakan tersebut ternyata telah bersertifikat atas nama Pemerintah Kabupaten Bekasi, dan berada di bawah pengelolaan Dinas Pendidikan. Hal ini kemudian mendorong Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Cikarang Barat untuk turun tangan dan menggelar mediasi pada Selasa, 10 Juni 2025. Mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan untuk melakukan pengukuran ulang terhadap lahan yang menjadi objek proyek pelebaran sekolah pada Selasa, 17 Juni 2025. Pertemuan lanjutan juga akan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk Badan Pertanahan Nasional (BPN), Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, serta Dinas Pendidikan, dengan tujuan mencari solusi yang saling menguntungkan.

Kapolsek Cikarang Barat memastikan bahwa proyek pelebaran sekolah akan tetap dilanjutkan setelah sempat terhenti akibat penolakan dari sejumlah warga. Meskipun demikian, pihak Satpol PP Kota Bekasi belum memberikan tanggapan resmi terkait dugaan keterlibatan anggotanya dalam penghentian proyek tersebut.

Kejadian ini sempat terekam dalam sebuah video yang kemudian viral di media sosial. Video tersebut memperlihatkan para pekerja proyek yang menghentikan aktivitas mereka setelah diminta oleh oknum Satpol PP tersebut. Bahkan, para pekerja sempat diancam akan dilaporkan jika tetap melanjutkan pekerjaan mereka. Video tersebut juga memperlihatkan adanya galian tanah dan patok kayu yang diduga merupakan titik lokasi pembangunan sekolah, serta seorang anggota Satpol PP yang mengenakan seragam lengkap di lokasi kejadian.

Rencana Tindak Lanjut

Guna menindaklanjuti permasalahan ini, pengukuran lahan akan dilakukan secara seksama untuk memastikan batas-batas yang jelas dan sesuai dengan sertifikat yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi. Hasil pengukuran ini akan menjadi dasar bagi pengambilan keputusan selanjutnya terkait kelanjutan proyek pelebaran sekolah dan status lahan yang dipersengketakan. Pemerintah daerah diharapkan dapat segera memberikan klarifikasi dan solusi yang adil bagi semua pihak yang terlibat, sehingga proyek pembangunan sekolah dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan konflik berkepanjangan.