Gelombang kekhawatiran melanda sejumlah pekerja berpenghasilan rendah di wilayah Bogor seiring dengan berjalannya program Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025. Meskipun memenuhi kriteria sebagai penerima, banyak di antara mereka yang mengaku belum menemukan nama mereka dalam daftar penerima manfaat. Ketidakpastian ini menimbulkan pertanyaan dan harapan di tengah kebutuhan ekonomi yang terus meningkat.

Santi Rahmadani, seorang petugas kebersihan di Cibinong, Kabupaten Bogor, mengungkapkan kegelisahannya. Ia telah berulang kali memeriksa laman resmi BSU dengan harapan namanya tercantum sebagai penerima. Namun, hingga saat ini, upayanya belum membuahkan hasil. "Saya sudah berkali-kali mencoba masuk, tapi keterangannya tetap sama, belum terdaftar," ujarnya dengan nada cemas.

Kebingungan Santi semakin bertambah ketika mengetahui beberapa rekannya sesama petugas kebersihan justru telah terdaftar sebagai penerima BSU. Hal ini memunculkan spekulasi mengenai kemungkinan adanya masalah teknis pada sistem pendaftaran atau ketidaksesuaian data. "Teman-teman yang seprofesi sudah muncul namanya. Saya jadi bertanya-tanya, apa yang salah ya?," ungkapnya.

Keresahan serupa juga dialami oleh Toni, seorang buruh pabrik di Kedung Halang, Kabupaten Bogor. Setelah mendengar kabar mengenai pencairan BSU, Toni segera mencoba mengakses situs web program tersebut melalui telepon genggamnya. Namun, hasilnya mengecewakan. Namanya tidak terdaftar sebagai penerima bantuan. "Saya sudah coba, tapi tidak ada. Belum termasuk penerima. Saya tidak tahu apakah ini berarti saya masih harus menunggu atau memang tidak masuk daftar," keluhnya.

Program BSU 2025 sendiri ditujukan untuk membantu sekitar 17,3 juta pekerja di seluruh Indonesia yang berpenghasilan di bawah Rp 3,5 juta per bulan atau di bawah upah minimum yang berlaku di wilayah masing-masing. Bantuan sebesar Rp 600.000 akan diberikan secara sekaligus kepada setiap penerima yang memenuhi syarat.

Kondisi ini menggambarkan betapa pentingnya transparansi dan kejelasan informasi dalam penyaluran bantuan sosial. Para pekerja berharap pemerintah dapat segera memberikan kepastian dan solusi agar mereka yang memenuhi syarat dapat segera menerima haknya.