Pemerintah Indonesia tengah berupaya keras untuk merealisasikan ambisi pembangunan infrastruktur yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Proyeksi kebutuhan anggaran untuk mencapai target tersebut mencapai angka fantastis, yakni Rp 1.905 triliun. Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengungkapkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan pendanaan sebesar itu.

Oleh karena itu, pemerintah mengambil langkah strategis dengan menggandeng sektor swasta melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Dody Hanggodo menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan swasta untuk menjembatani kesenjangan pendanaan yang signifikan. Dari total kebutuhan Rp 1.905 triliun, APBN dan APBD hanya mampu mencakup sekitar 60,47%, dengan rincian Rp 678,91 triliun dari APBN dan Rp 473,28 triliun dari APBD. Hal ini menyisakan kekurangan pendanaan (funding gap) sebesar 39,53% atau setara dengan Rp 753,11 triliun yang harus dicari dari sumber lain.

Pemerintah menargetkan untuk menutupi sebagian besar kekurangan tersebut, yakni sebesar Rp 651,46 triliun, melalui skema KPBU. Target ini akan diwujudkan melalui penawaran 55 proyek infrastruktur kepada investor swasta. Proyek-proyek tersebut meliputi berbagai sektor, dengan rincian sebagai berikut:

• Sumber Daya Air: 24 proyek
• Jalan: 19 proyek
• Permukiman: 12 proyek

Dody Hanggodo mengajak seluruh pihak terkait untuk bersinergi dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus mendorong inovasi pembiayaan untuk mengatasi tantangan pendanaan infrastruktur. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui penyelenggaraan International Conference on Infrastructure (ICI) yang menjadi wadah bagi para pemangku kepentingan untuk berdiskusi dan menjalin kerjasama.

Konferensi yang diadakan di Jakarta International Convention Center (JICC) pada tanggal 11-12 Juni 2025, menargetkan partisipasi 3.000 peserta dari berbagai kalangan, termasuk pemerintah, swasta, lembaga keuangan, lembaga internasional, organisasi filantropi, dan lembaga riset. ICI diharapkan dapat menjadi platform yang efektif untuk mendorong investasi dan mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia. Pemerintah berharap dengan menggencarkan skema KPBU dan terus mencari inovasi pembiayaan, target pembangunan infrastruktur dalam RPJMN 2025-2029 dapat tercapai, sehingga memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.