SKK Migas Dorong Pengeboran 993 Sumur Minyak untuk Tingkatkan Produksi Nasional
SKK Migas Targetkan Pengeboran 993 Sumur Minyak di Tahun 2025 untuk Capai Lifting 605 Ribu Barel
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menetapkan target ambisius dalam upaya meningkatkan produksi minyak nasional. Tahun 2025 ini, SKK Migas mendorong Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk melakukan pengeboran sebanyak 993 sumur. Langkah strategis ini diarahkan untuk mencapai target lifting minyak harian sebesar 605 ribu barel, sebuah angka yang krusial bagi perekonomian nasional dan ketahanan energi Indonesia. Sekretaris SKK Migas, Luky Yusgiantoro, menekankan pentingnya pencapaian target ini dalam sebuah forum energi yang diselenggarakan baru-baru ini di Jakarta.
Luky menjelaskan bahwa target pengeboran 993 sumur bukan sekadar angka, melainkan strategi vital untuk mencapai produksi minyak sebesar 6.000 barel per hari. Ia menegaskan komitmen SKK Migas untuk terus berupaya meningkatkan target tersebut demi mendukung pencapaian tujuan yang lebih besar. "Target 993 sumur ini merupakan langkah signifikan. Kami berupaya meningkatkannya lebih lanjut agar pengeboran dapat mendukung pencapaian target produksi," ungkap Luky dalam acara Energi Forum: Kesiapan Indonesia Menuju Swasembada Energi, yang diselenggarakan oleh detikcom, bekerja sama dengan Komisi XII DPR, serta didukung oleh SKK Migas, PT Pertamina Hulu Energi, dan ANTAM.
Namun, upaya peningkatan produksi minyak tidak hanya bergantung pada pengeboran semata. SKK Migas menyadari pentingnya perawatan dan pemeliharaan fasilitas produksi yang optimal. Untuk itu, SKK Migas telah menjalin kerjasama dengan sejumlah kontraktor untuk memastikan kelancaran operasional dan meminimalisir potensi gangguan produksi. "Kerjasama dengan kontraktor mencakup optimalisasi pemeliharaan fasilitas produksi untuk menjamin keberlanjutan produksi," tambah Luky.
Proses mencapai target produksi juga memerlukan koordinasi yang intensif dengan berbagai pihak. SKK Migas aktif berkoordinasi dengan pemerintah, khususnya dalam pengurusan perizinan yang menjadi prasyarat penting sebelum kegiatan pengeboran dapat dimulai. Perizinan ini melibatkan berbagai kementerian, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup. Dukungan dari Komisi XII DPR RI juga sangat dibutuhkan untuk memperlancar koordinasi antar kementerian. "Koordinasi dengan berbagai kementerian dan dukungan dari Komisi XII DPR sangat krusial dalam proses perizinan dan pencapaian target produksi," tegas Luky.
Secara keseluruhan, upaya peningkatan produksi minyak nasional yang digagas SKK Migas merupakan langkah komprehensif yang melibatkan berbagai aspek, mulai dari peningkatan jumlah pengeboran, optimalisasi perawatan fasilitas produksi, hingga koordinasi yang intensif dengan pemerintah dan lembaga terkait. Keberhasilan strategi ini akan berdampak signifikan terhadap perekonomian dan ketahanan energi Indonesia. Ke depan, pemantauan dan evaluasi berkala terhadap progress proyek ini akan menjadi kunci keberhasilan mencapai target yang telah ditetapkan.