Pemerintah Indonesia sedang mengkaji ulang metodologi perhitungan garis kemiskinan nasional, sebuah langkah yang dipicu oleh pembaruan standar global dari Bank Dunia. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan bahwa perubahan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat tentang kondisi kemiskinan di Indonesia.

Diskusi mengenai revisi garis kemiskinan telah berlangsung beberapa waktu lalu, melibatkan para ahli ekonomi dan statistik. Pemerintah menyadari perlunya penyesuaian untuk mencerminkan realitas ekonomi terkini dan standar internasional. Luhut menekankan bahwa perubahan ini adalah proses yang wajar dan diperlukan untuk memastikan kebijakan yang tepat sasaran.

Proses perhitungan ulang saat ini sedang dalam tahap finalisasi dan akan segera dilaporkan kepada Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Pemerintah berharap, dengan adanya standar baru, dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan komprehensif mengenai tingkat kemiskinan di Indonesia.

Perubahan standar dari Bank Dunia didasarkan pada pembaruan paritas daya beli (PPP) tahun 2021. Pembaruan ini mengakibatkan penyesuaian pada tiga kategori garis kemiskinan:

• Garis kemiskinan internasional:
  • Naik dari US$ 2,15 (PPP 2017) menjadi US$ 3,00 (PPP 2021).
• Garis kemiskinan negara berpendapatan menengah ke bawah:
  • Naik dari US$ 3,65 menjadi US$ 4,20.
• Garis kemiskinan negara berpendapatan menengah ke atas:
  • Naik dari US$ 6,85 menjadi US$ 8,30.

Implikasi dari perubahan ini adalah potensi peningkatan jumlah penduduk yang dikategorikan sebagai miskin. Bank Dunia memperkirakan bahwa dengan standar baru, jumlah penduduk miskin di Indonesia bisa mencapai 194,6 juta jiwa atau 68,3% dari total populasi. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan perhitungan sebelumnya yang menggunakan standar PPP 2017.

Pemerintah sendiri belum memberikan angka resmi mengenai dampak perubahan ini terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Namun, Luhut meyakinkan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai program prioritas untuk mengatasi masalah kemiskinan, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pengembangan food estate. Program-program ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan secara signifikan.

Badan Pusat Statistik (BPS) juga terlibat dalam proses perhitungan ulang ini. Pemerintah berharap dapat mengumumkan standar kemiskinan baru pada tahun ini, setelah mendapatkan persetujuan dari Presiden terpilih. Data yang komprehensif dan akurat diharapkan dapat membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran untuk mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia.