Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) kembali menegaskan larangan penggunaan hotel sebagai lokasi rapat bagi instansi pemerintah daerah. Kebijakan ini diambil sebagai upaya efisiensi anggaran dan realokasi dana untuk program-program yang lebih mendesak dan langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam pernyataan resminya menekankan pentingnya optimalisasi fasilitas gedung perkantoran yang telah tersedia. Menurutnya, pemanfaatan kantor-kantor pemerintah daerah dinilai sudah memadai untuk menunjang kegiatan rapat dan koordinasi. Hal ini sejalan dengan visi pemerintahan yang berorientasi pada efisiensi dan pelayanan publik yang optimal.

"Kita tetap memutuskan dan meminta seluruh bupati wali kota kita rapat menggunakan kantor-kantor kita yang ada. Karena kantor yang ada pun sudah cukup untuk kita rapat," ujar Dedi Mulyadi.

Lebih lanjut, Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa esensi dari pengambilan keputusan penting dalam pemerintahan tidak selalu bergantung pada forum rapat formal, terutama yang diselenggarakan di luar lingkungan kantor. Ia berpendapat bahwa keputusan-keputusan strategis dapat dihasilkan melalui kerja kolaboratif dan koordinasi intensif di ruang kerja masing-masing.

Fokus utama dari kebijakan ini adalah pengalihan anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang dianggap kurang esensial, seperti rapat di hotel, kepada sektor-sektor yang lebih krusial. Prioritas utama adalah menyelesaikan berbagai permasalahan publik yang mendesak, termasuk tunggakan BPJS, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, dan perbaikan sanitasi lingkungan.

Berikut adalah beberapa prioritas yang menjadi fokus utama Pemprov Jabar:

• Pelunasan Tunggakan BPJS: Pemerintah daerah berupaya menuntaskan tunggakan BPJS yang mencapai ratusan miliar rupiah.
• Pembangunan Infrastruktur: Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur menjadi prioritas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan konektivitas antar wilayah.
• Peningkatan Kualitas Pendidikan: Pemerintah daerah berkomitmen untuk memastikan seluruh anak-anak di Jawa Barat mendapatkan akses pendidikan hingga jenjang SMA.
• Perbaikan Sanitasi Lingkungan: Peningkatan kualitas sanitasi lingkungan menjadi fokus untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman bagi masyarakat.
• Peningkatan Jaringan Irigasi: Membangun dan memperbaiki jaringan irigasi untuk meningkatkan produktivitas pertanian.

"Hutang BPJS kita masih 300 miliar, lebih 360 miliar. Infrastruktur kita belum selesai semua. Anak-anak harus bisa sekolah sampai SMA. Jaringan irigasi harus terbangun dengan baik. Sanitasi lingkungan harus tertata," ungkap Dedi Mulyadi.

Gubernur Dedi Mulyadi kembali menegaskan komitmennya untuk memimpin dengan memberikan contoh dalam penggunaan fasilitas pemerintah untuk seluruh kegiatan kedinasan. Ia berharap kebijakan ini dapat menjadi inspirasi bagi seluruh pemerintah daerah di Jawa Barat untuk lebih efisien dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

"Jadi saya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sebagai gubernur, meminta seluruh bupati wali kota kita tetap menjalankan pemerintahan dengan menggunakan fasilitas gedung kantor yang kita miliki," pungkasnya.