Dirut Pertamina Jelaskan Ketidakhadirannya Usai Pengungkapan Kasus Oplosan Pertamax

Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, memberikan klarifikasi terkait ketidakhadirannya di hadapan publik langsung setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) mengumumkan kasus korupsi pengoplosan bahan bakar Pertamax yang melibatkan sejumlah petinggi perusahaan tersebut. Penjelasan tersebut disampaikan Simon dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

Dalam RDP tersebut, Simon menjelaskan bahwa keputusannya untuk tidak langsung muncul ke publik setelah konferensi pers Kejagung didasari oleh pertimbangan untuk tidak memperkeruh situasi yang tengah memanas. Ia menekankan penghormatan terhadap proses hukum yang sedang berjalan dan fakta-fakta hukum yang ditemukan oleh Kejagung. "Kami berupaya untuk tidak memperumit keadaan dengan pernyataan-pernyataan yang mungkin dapat diinterpretasikan secara negatif," ungkap Simon. Ia menambahkan bahwa strategi ini diambil untuk memberikan ruang bagi Kejagung dalam menjalankan investigasi dan proses hukum secara menyeluruh.

Ketidakhadirannya, lanjut Simon, bukan berarti upaya menghindar atau mengingkari tanggung jawab. Sebaliknya, waktu tersebut dimanfaatkan untuk melakukan introspeksi internal dan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola perusahaan. "Kami fokus pada evaluasi internal untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang," jelasnya. Setelah beberapa hari memberikan kesempatan bagi Kejagung, barulah Simon dan jajaran direksi Pertamina menggelar jumpa pers untuk memberikan keterangan resmi kepada publik.

Meskipun kasus korupsi tersebut terjadi sebelum masa kepemimpinannya, Simon menegaskan bahwa ia bertanggung jawab penuh atas kejadian tersebut. Sebagai pimpinan tertinggi Pertamina saat ini, ia mengakui perlunya pertanggungjawaban dan meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas dampak negatif yang ditimbulkan oleh kasus pengoplosan Pertamax. "Kejadian ini menimbulkan keresahan di masyarakat, dan atas nama Pertamina, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya," ujarnya. Ia juga menyampaikan komitmen Pertamina untuk bekerja keras mengembalikan kepercayaan publik dan memperbaiki citra perusahaan.

Lebih lanjut, Simon menekankan pentingnya pembelajaran dari kejadian ini untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di internal Pertamina. Ia berkomitmen untuk melakukan reformasi internal dan memperkuat sistem pengawasan untuk mencegah terjadinya praktik korupsi serupa di masa depan. Pertamina, menurut Simon, akan terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk mendukung sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan dan memastikan keadilan ditegakkan.

Berikut beberapa poin penting yang disampaikan Simon dalam RDP:

• Ketidakhadirannya setelah konferensi pers Kejagung bertujuan untuk tidak memperkeruh suasana dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
• Waktu tersebut digunakan untuk introspeksi diri dan evaluasi internal guna mencegah terulangnya kasus serupa.
• Ia bertanggung jawab penuh atas kasus tersebut, meski terjadi sebelum masa kepemimpinannya.
• Pertamina berkomitmen untuk memperbaiki citra dan mengembalikan kepercayaan publik.
• Pertamina akan mendukung sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan.

Simon berharap masyarakat dapat memberikan kesempatan kepada Pertamina untuk memperbaiki diri dan mengembalikan kepercayaan masyarakat. Ia menekankan bahwa Pertamina berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan menjaga integritas perusahaan.