Presiden Prabowo Subianto mengharapkan partisipasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam pendanaan proyek pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) di Teluk Jakarta. Hal ini diungkapkan beliau saat memberikan keynote speech pada Konferensi Internasional Infrastruktur Tahun 2025 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan.

Menurut perhitungan Prabowo, proyek ambisius ini membutuhkan investasi sekitar 8 hingga 10 miliar Dolar Amerika Serikat, atau setara dengan Rp 129,7 hingga Rp 162,1 triliun dengan asumsi kurs Rp 16.200 per dolar AS. Beliau mengusulkan skema pembiayaan bersama, di mana anggaran pembangunan tanggul laut di Teluk Jakarta akan ditanggung secara proporsional oleh pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta.

"Khusus untuk Teluk Jakarta, kemungkinan dibutuhkan anggaran 8-10 miliar dolar AS. Jika demikian, saya kira kita sendiri mampu membiayainya," ujar Prabowo, menekankan keyakinannya terhadap kemampuan finansial pemerintah pusat dan daerah untuk merealisasikan proyek strategis ini.

Kepala Negara sempat menanyakan kehadiran Gubernur Jakarta, Pramono Anung, dalam acara tersebut. Meskipun tidak hadir, Prabowo memastikan bahwa Gubernur Pramono telah menyatakan dukungan terhadap rencana pembangunan tanggul laut untuk Teluk Jakarta.

"Saya sudah bertemu beberapa hari yang lalu, dan saya sudah mengirim utusan untuk menanyakan apakah Gubernur DKI mendukung proyek ini atau tidak. Saya mendapat jawaban mendukung. Alhamdulillah. Karena APBD DKI sangat besar, jadi saya bilang DKI harus urunan. Pemerintah pusat juga urunan," tegas Prabowo, menjelaskan pentingnya kontribusi Pemprov DKI mengingat kapasitas fiskal daerah yang signifikan.

Presiden memberikan gambaran konkret mengenai mekanisme pendanaan, mengilustrasikan bahwa jika anggaran tahunan untuk pembangunan tanggul laut di Teluk Jakarta mencapai 1 miliar dolar AS, maka beban tersebut akan dibagi rata antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta. Prabowo juga menenangkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait implikasi anggaran.

"Menteri Keuangan sudah kelihatan tegang, melihat, hehehe tenang Bu, DKI nyumbang. Jadi DKI setengah, pemerintah pusat setengah. Karena ini untuk DKI sebenarnya. Jadi tanggul utara DKI kemudian nanti selanjutnya ke depan, Semarang. Prioritas kita adalah DKI, Semarang, Pekalongan, Brebes," jelasnya, menegaskan bahwa proyek ini pada dasarnya ditujukan untuk melindungi Jakarta dan wilayah pesisir utara Jawa dari ancaman banjir rob dan erosi.

Lebih lanjut, Prabowo menekankan urgensi pembangunan tanggul laut ini, mengingat ancaman air laut terhadap kehidupan masyarakat pesisir. Beliau menegaskan komitmen pemerintah untuk segera melaksanakan proyek ini secara terbuka, mengundang partisipasi perusahaan-perusahaan dari berbagai negara seperti China, Jepang, Korea, Eropa, dan Timur Tengah. Namun, beliau menegaskan bahwa Indonesia tidak akan menunggu pihak lain dan akan memaksimalkan potensi dalam negeri untuk merealisasikan proyek ini.

Secara keseluruhan, proyek giant sea wall direncanakan membentang sepanjang 500 kilometer dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur, dengan total anggaran mencapai 80 miliar dolar AS atau setara Rp 1,29 kuadriliun. Prabowo memperkirakan waktu penyelesaian proyek di Teluk Jakarta sekitar 8 hingga 10 tahun, sementara untuk keseluruhan proyek hingga Jawa Timur diperkirakan membutuhkan waktu 15 hingga 20 tahun.

Proyek ini menjadi krusial dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan dampaknya terhadap wilayah pesisir Indonesia, serta menjadi bukti komitmen pemerintah dalam melindungi masyarakat dan infrastruktur dari ancaman banjir dan erosi.