Subsidi Transportasi Publik: Strategi Jakarta Tekan Kemacetan dan Polusi

Jakarta terus berupaya mengatasi masalah kemacetan dan polusi udara yang semakin mengkhawatirkan. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah dengan memberikan subsidi besar-besaran pada layanan bus Transjabodetabek. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum, sehingga mengurangi volume kendaraan di jalan raya dan menurunkan emisi gas buang.

Saat ini, tarif Transjabodetabek hanya Rp 3.500 per perjalanan. Padahal, biaya operasional riil untuk layanan ini diperkirakan mencapai Rp 15.000 per penumpang. Selisih biaya ini ditutup oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui subsidi sebesar Rp 11.500 per penumpang. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menjelaskan bahwa subsidi ini bukan hanya untuk meringankan beban masyarakat, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan lalu lintas yang lebih lancar.

Mengapa Subsidi Diperlukan?

Subsidi transportasi publik memiliki peran penting dalam menciptakan ekosistem transportasi yang berkelanjutan. Dengan tarif yang terjangkau, masyarakat akan lebih tertarik untuk menggunakan transportasi umum daripada kendaraan pribadi. Hal ini akan mengurangi jumlah kendaraan di jalan raya, yang pada gilirannya akan mengurangi kemacetan dan polusi udara.

Selain itu, subsidi juga dapat membantu meningkatkan kualitas layanan transportasi publik. Dengan adanya subsidi, operator transportasi dapat berinvestasi dalam peningkatan armada, rute, dan fasilitas, sehingga memberikan pengalaman perjalanan yang lebih nyaman dan aman bagi penumpang.

Pramono Anung juga menepis kekhawatiran bahwa ekspansi layanan Transjabodetabek akan mengorbankan rute-rute dalam kota. Ia menegaskan bahwa penambahan rute baru Transjabodetabek tidak akan mengurangi kapasitas bus di rute-rute yang sudah ada.

Respon Positif Masyarakat dan Rencana Perluasan Kebijakan

Kebijakan subsidi transportasi publik ini tampaknya mendapatkan respon positif dari masyarakat. Salah satu contohnya adalah rute PIK 2 – Blok M, yang mengalami lonjakan jumlah penumpang signifikan. Awalnya, rute ini dirancang untuk melayani 2.000 penumpang per hari, tetapi kini melayani lebih dari 5.000 penumpang, bahkan bisa mencapai 6.000 penumpang saat akhir pekan.

"Sehingga dengan demikian ini menunjukkan bahwa animo yang tinggi," kata Pramono.

Dukungan untuk peralihan ke transportasi publik juga datang dari sektor swasta. Setelah mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menggunakan transportasi publik setiap hari Rabu, Pemprov DKI kini sedang mempertimbangkan untuk memperluas kebijakan ini ke sektor swasta. Pramono Anung mengatakan bahwa pihaknya sedang mengkaji kemungkinan pemberlakuan kebijakan serupa untuk karyawan swasta pada hari Rabu.

Pengembangan Rute Baru Transjabodetabek

Untuk meningkatkan jangkauan layanan transportasi publik, Pemprov DKI Jakarta telah meluncurkan lima rute baru Transjabodetabek yang menjangkau wilayah Tangerang, Bekasi, Depok, Bogor, dan PIK 2 sejak April 2025. Rute-rute baru ini diharapkan dapat memudahkan warga dari kawasan penyangga untuk mengakses pusat kota Jakarta dengan menggunakan transportasi umum terintegrasi.

Berikut adalah rincian lima rute baru Transjabodetabek:

• Blok M – Alam Sutera (Koridor S61): Diresmikan 24 April 2025, waktu tempuh sekitar 95 menit.
• Vida Bekasi – Cawang (B41): Diresmikan 15 Mei 2025, menempuh jarak 42 km dalam 1,5 jam perjalanan.
• PIK 2 – Blok M (T31): Diresmikan 22 Mei 2025, menempuh waktu 165–180 menit dan melintasi 24 halte.
• Bogor – Blok M (P11): Diresmikan 5 Juni 2025, melayani 22 pemberhentian dalam waktu sekitar 90 menit.
• Sawangan – Lebak Bulus (D41): Diresmikan 4 Juni 2025, menempuh durasi sekitar 70 menit dengan 11 titik pemberhentian.

Dengan adanya rute-rute baru ini, diharapkan semakin banyak warga dari kawasan penyangga yang beralih ke transportasi umum terintegrasi, mengurangi beban jalan dan emisi kendaraan pribadi.