DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) tetap bersikeras untuk merealisasikan pengadaan tablet senilai Rp 1 miliar yang didanai dari APBD, meskipun rencana ini menuai kritik tajam dari masyarakat.

Penolakan terhadap pengadaan tablet dengan spesifikasi tinggi ini tampaknya tidak menggoyahkan para wakil rakyat. Mereka justru menuntut peningkatan spesifikasi perangkat tablet yang akan dibeli, dengan alasan untuk menunjang kinerja mereka secara optimal.

Ketua DPRD Bandung Barat, Muhammad Mahdi, menyatakan bahwa pihaknya meminta agar spesifikasi tablet ditingkatkan. Menurutnya, tablet dengan spesifikasi rendah tidak akan mendukung kegiatan dewan dan dianggap sebagai pemborosan. Fasilitas tablet sebenarnya pernah diberikan kepada anggota DPRD periode 2019, namun perangkat tersebut kini dianggap usang karena spesifikasinya yang tertinggal dan menyebabkan kinerja yang lambat.

"Kami minta dinaikkan speknya, penyimpanan jangan yang rendah karena kalau penyimpanan hard disk 128 GB itu di tahun 2019 juga sudah segitu. Idealnya minimal penyimpanan 520 GB. Kalau bisa 1 Tera. Itu kan bukan milik anggota dewan, tapi inventaris aset," kata Mahdi.

Mahdi menjelaskan bahwa anggaran Rp 1 miliar tersebut dialokasikan untuk pengadaan tablet bagi 50 anggota dewan. Dengan anggaran tersebut, setiap anggota dewan diperkirakan akan menerima tablet dengan harga sekitar Rp 20 juta. Namun, angka tersebut akan berkurang setelah dipotong pajak dan biaya penyedia barang.

"Kami enggak masalah mereknya apa. Yang penting nilai gunanya. Misalnya punya memori besar untuk menyimpan data serta chipset unggul agar tak lemot. Ya paling-paling harga Rp 17 juta untuk satu unit," paparnya.

Mahdi juga mencurigai adanya ketidaksesuaian antara spesifikasi tablet yang dijanjikan dengan anggaran yang dialokasikan. Ia menolak usulan awal pengadaan tablet dengan kapasitas 128 GB karena harganya dianggap jauh di bawah anggaran yang tersedia.

Menanggapi banyaknya protes dari masyarakat, Mahdi berdalih bahwa publik belum memahami substansi dari pengadaan tablet ini, yang menurutnya bertujuan untuk efisiensi jangka panjang. Ia mengklaim bahwa pembelian tablet justru akan menghemat biaya penggandaan berkas untuk 50 anggota DPRD.

"Intinya kan judul kami efisiensi. Itu yang harus dipahami," tandasnya.

"Kami harus fotokopi sekian banyak berkas, kan sayang. Itu kan dalam rangka penghematan. Kalau dihitung-hitung, lima tahun fotokopi bisa sampai 50 juta," tuturnya.

Dengan demikian, DPRD Bandung Barat tetap pada keputusannya untuk melanjutkan pengadaan tablet, meskipun menghadapi penolakan dan kritik dari berbagai pihak. Mereka berargumen bahwa pengadaan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan menunjang kinerja anggota dewan.