Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mempertimbangkan penyesuaian tarif parkir sebagai salah satu upaya meningkatkan pendapatan daerah. Menanggapi wacana ini, mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), memberikan masukan berupa penerapan sistem voucher parkir digital.

Ahok menjelaskan bahwa pada masa kepemimpinannya, optimalisasi parkir dilakukan melalui penggunaan mesin parkir modern. Langkah ini terbukti efektif menutup celah kebocoran pendapatan yang selama ini dinikmati oleh juru parkir ilegal. Ia mencontohkan bagaimana pemasukan parkir di kawasan Sabang dan Kelapa Gading melonjak signifikan setelah penerapan sistem tersebut.

"Dulu waktu saya membuat sistem mesin parkir, itu naiknya gila-gilaan," ungkap Ahok usai menjadi pembicara di Jakarta Future Festival, Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat.

Menurut Ahok, dengan perkembangan teknologi saat ini, Pemprov DKI Jakarta tidak perlu lagi berinvestasi besar untuk menyewa mesin parkir. Ia mengusulkan penggunaan voucher parkir digital yang dapat diakses melalui aplikasi di telepon pintar. Sistem ini, menurutnya, memiliki beberapa keunggulan.

"Sekarang nggak perlu sewa mesin itu mahal-mahal lagi. Kenapa nggak gunakan sistem voucher parkir digital di HP?," ujarnya.

Salah satu ide yang diajukan Ahok adalah memberikan insentif berupa hadiah undian kepada pengguna voucher parkir. Hadiah ini, misalnya, bisa berupa mobil atau barang-barang menarik lainnya. Dengan demikian, masyarakat akan termotivasi untuk selalu menggunakan voucher saat parkir.

Lebih lanjut, Ahok menjelaskan bahwa sistem voucher ini dapat memberikan keuntungan bagi semua pihak, termasuk Pemprov, juru parkir, dan pemilik kendaraan. Juru parkir akan menerima komisi dalam bentuk voucher yang dapat dibelanjakan di berbagai toko yang bekerja sama, seperti minimarket.

"Tukang parkir pun dia terima duit komisinya yang bentuk voucher. Vouchernya dia bisa belanja ke toko-toko," jelasnya.

Pendapatan dari parkir, lanjut Ahok, dapat dialokasikan untuk mensubsidi berbagai program Pemprov, seperti transportasi publik. Ia menekankan pentingnya sistem parkir berbasis digital untuk meningkatkan pendapatan daerah dan mewujudkan keadilan sosial.

"Saya kira sistem parkir berbasis digital itu voucher harus dijalankan. Supaya dapat meningkat, kita subsidi silang. Tugas pejabat kan mengadministrasi keadilan sosial," tegasnya.

Meski demikian, Ahok mengingatkan agar wacana kenaikan tarif parkir dan usulan sistem voucher ini dikaji secara mendalam. Tujuannya adalah untuk mendapatkan sistem yang paling optimal dan sesuai dengan kondisi Jakarta.

Ahok juga menyinggung perlunya penyesuaian tarif parkir berdasarkan durasi parkir. Ia mencontohkan penerapan tarif progresif, di mana tarif per jam akan semakin mahal untuk mendorong pemilik kendaraan agar tidak berlama-lama parkir di suatu tempat.

"Jadi kita mesti kaji, kalau naikin parkir mungkin per jam, jadi dia ada adjust. Mungkin kalau kamu jam kedua bisa lebih mahal, supaya dorong orang nggak lama ngetem di sana," pungkasnya.