Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kembali menegaskan penolakannya terhadap pelaksanaan rapat di hotel bagi para pejabat dan pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Penegasan ini muncul meskipun Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah memberikan lampu hijau bagi pemerintah daerah untuk kembali menyelenggarakan kegiatan serupa.

Kebijakan ini, menurut Dedi Mulyadi, didasari oleh pertimbangan efisiensi anggaran dan rasa keadilan terhadap daerah-daerah yang masih menghadapi keterbatasan fiskal. Ia menyoroti kesenjangan yang mencolok antara daerah perkotaan yang kaya dengan daerah-daerah pinggiran yang berjuang dengan sumber daya terbatas.

"Kasihan Pangandaran, Ibu Bupatinya kalau ketemu saya suka menangis. Tunjangan pegawainya sudah lima bulan enggak bisa dibayar. Anggarannya terbatas, sedang saya pikirkan solusinya," ungkap Dedi Mulyadi, mengilustrasikan dampak kesulitan keuangan yang dialami beberapa daerah.

Ketimpangan Fiskal dan Prioritas Pembangunan

Ketimpangan fiskal ini, lanjutnya, tercermin dalam pengelolaan anggaran. Kota-kota besar, dengan keberadaan hotel dan aktivitas pariwisata yang tinggi, cenderung menikmati pendapatan yang signifikan tanpa harus mengorbankan kelestarian lingkungan.

Sebaliknya, daerah-daerah yang bergantung pada eksploitasi sumber daya alam seperti pasir, batu, atau hasil hutan seringkali dihadapkan pada kerusakan lingkungan yang parah dengan pendapatan yang minim. Dedi Mulyadi mempertanyakan apakah daerah-daerah miskin rela uang pajaknya digunakan untuk membiayai rapat-rapat mewah di hotel-hotel berbintang di kota-kota besar, sementara kebutuhan dasar seperti sekolah, irigasi, jalan, puskesmas, dan jaminan kesehatan masih jauh dari memadai.

• Sekolah yang masih memprihatinkan
• Irigasi yang rusak
• Jalanan berlubang
• Puskesmas yang terbatas
• BPJS yang belum terbayar
• Sanitasi yang buruk

Sorotan Terhadap Pemborosan dan Penyimpangan

Selain itu, Dedi Mulyadi juga menyoroti potensi pemborosan dan penyimpangan yang seringkali menyertai pelaksanaan rapat di hotel. Ia mengungkapkan pengalamannya terkait praktik-praktik yang tidak sesuai dengan realita, seperti jumlah kamar yang dilaporkan tidak sesuai dengan yang digunakan, atau jumlah makanan yang dipesan melebihi jumlah peserta yang hadir. Hal ini mengindikasikan adanya celah dalam pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

Ajakan untuk Efisiensi dan Prioritas Pembangunan Daerah

Oleh karena itu, Dedi Mulyadi mengajak seluruh kepala daerah di Jawa Barat untuk bersama-sama melakukan efisiensi anggaran dan memprioritaskan pembangunan di daerah masing-masing. Ia menekankan pentingnya mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan mendesak seperti pembangunan sekolah, irigasi, dan puskesmas, daripada membiayai kegiatan yang kurang bermanfaat.

"Jangan dulu berpesta di atas derita rakyat. Buanglah uang di tempat uang itu dikumpulkan. Rakyat kita berkeringat bayar pajak, ingin daerahnya maju," tegasnya.

Dedi Mulyadi menegaskan bahwa sikapnya ini bukan semata-mata didasari oleh larangan, melainkan sebagai wujud tanggung jawab moral dan kepemimpinan yang berpihak kepada masyarakat kecil. Ia berharap, dengan pengalihan anggaran dari kegiatan rapat di hotel, masyarakat Jawa Barat dapat merasakan manfaatnya secara langsung dalam bentuk peningkatan kualitas pendidikan, infrastruktur, dan pelayanan kesehatan.