Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengambil langkah strategis dengan membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara dari berbagai sektor, guna mendukung program pembangunan pemerintah yang sedang berjalan.

Satgassus ini dipimpin oleh Herry Muryanto, yang sebelumnya menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Posisi Wakil Ketua dipercayakan kepada Novel Baswedan, mantan penyidik senior KPK yang dikenal dengan pengalamannya dalam penanganan kasus korupsi. Anggota Satgassus terdiri dari mantan pegawai KPK yang memiliki keahlian dalam tata kelola pemerintahan yang baik dan berpengalaman dalam menangani kasus korupsi.

Yudi Purnomo Harahap, anggota Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara, menjelaskan bahwa tugas utama satuan tugas ini adalah mendampingi kementerian-kementerian terkait dalam upaya meningkatkan penerimaan negara. Satgassus telah menjalin koordinasi dengan beberapa kementerian, termasuk Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) selama enam bulan terakhir.

Salah satu fokus utama Satgassus saat ini adalah sektor kelautan dan perikanan. Satgassus terjun langsung ke pelabuhan-pelabuhan di Jawa Timur pada 7-9 Mei 2025 dan Pelabuhan Benoa Bali pada 11-13 Juni 2025, bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Dari kunjungan tersebut, Satgassus mengidentifikasi potensi peningkatan pendapatan negara dari sektor perikanan.

Satgassus menemukan sejumlah permasalahan yang perlu diatasi untuk mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di sektor perikanan. Salah satu masalah utama adalah masih banyaknya kapal penangkap ikan dengan ukuran di bawah atau di atas 30 gross ton (GT) yang belum memiliki izin resmi. Akibatnya, hasil tangkapan ikan dari kapal-kapal tersebut tidak dapat dikenakan PNBP.

Selain itu, Satgassus juga menemukan bahwa proses pengajuan izin kapal seringkali memakan waktu yang lama, sehingga menghambat potensi penerimaan negara. Untuk mengatasi masalah ini, Satgassus berupaya untuk menyinergikan dan mendampingi para pemangku kepentingan terkait, termasuk Kementerian KKP, Kemenhub, dan pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk memetakan masalah, menawarkan solusi, dan mengawal implementasinya agar PNBP di sektor perikanan dapat meningkat secara signifikan.

Berikut adalah poin-poin penting yang menjadi fokus Satgassus:

• Pendampingan Kementerian: Mendampingi kementerian terkait untuk meningkatkan penerimaan negara.
• Koordinasi Lintas Kementerian: Membangun koordinasi yang baik dengan Kemenkeu, Kemenhub, dan Kementerian ESDM.
• Fokus Sektor Perikanan: Mengidentifikasi potensi peningkatan PNBP di sektor perikanan.
• Penertiban Izin Kapal: Memastikan semua kapal penangkap ikan memiliki izin resmi.
• Sinergi Pemangku Kepentingan: Menjalin sinergi antara KKP, Kemenhub, dan pemerintah daerah.

Dengan langkah-langkah strategis ini, Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan pendapatan negara dan mendukung program pembangunan pemerintah.