Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat dan daerah memberikan dampak signifikan bagi sektor pariwisata, khususnya penyedia jasa wisata outing. Penurunan aktivitas outing dari instansi pemerintah mencapai titik terendah, memukul para pelaku usaha di bidang ini.

Gigih Gesang, Sekretaris Jenderal DPP Asosiasi Experiential Learning Indonesia (AELI), mengungkapkan bahwa dampak pemangkasan anggaran ini sangat dirasakan oleh para anggota AELI yang tersebar di 24 provinsi. AELI sendiri merupakan wadah bagi para provider kegiatan pendidikan alternatif berbasis alam bebas. Menurut Gigih, penurunan kegiatan outing dari sektor pemerintah mencapai 100 persen, sebuah pukulan telak bagi industri ini.

"Dampaknya sangat terasa. Laporan dari anggota kami menunjukkan penurunan sekitar 20-30 persen dari sektor swasta. Namun, untuk klien dari instansi pemerintah, penurunannya bisa mencapai 80 hingga 100 persen. Artinya, hampir seluruh kegiatan outing dari pemerintah hilang," ujar Gigih.

Walaupun pemerintah telah memberikan kelonggaran untuk kegiatan rapat di hotel, Gigih menjelaskan bahwa belum ada kejelasan mengenai izin untuk kegiatan outing di luar ruangan, terutama yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia (SDM). Kondisi ini membuat banyak pihak masih berhati-hati dalam merencanakan kegiatan outing.

"Kelonggaran untuk rapat sudah ada, tetapi untuk kegiatan seperti capacity building dan pengembangan SDM belum. Efisiensi masih menjadi fokus, terutama di pemerintah daerah," tambahnya.

Meski demikian, Gigih mengakui bahwa beberapa instansi pemerintah telah mulai melaksanakan kegiatan outing. Namun, kegiatan tersebut telah dianggarkan pada tahun sebelumnya. Untuk anggaran tahun ini, mereka masih menunggu kepastian.

"Beberapa kegiatan sudah berjalan karena anggarannya sudah dialokasikan tahun lalu. Tetapi, untuk anggaran baru tahun ini, mereka masih sangat berhati-hati," jelasnya.

Di sisi lain, sektor korporasi atau swasta menunjukkan geliat positif. Beberapa anggota AELI melaporkan bahwa permintaan dari sektor swasta mulai meningkat. Namun, instansi pemerintah masih menahan diri.

Ketiadaan kegiatan outing, gathering, dan team building dari instansi pemerintah mendorong Gigih untuk menyampaikan harapan agar pemerintah dapat meninjau kembali kebijakan efisiensi anggaran ini. Ia berharap pemerintah dapat mempertimbangkan kembali dampak kebijakan ini terhadap sektor pariwisata dan industri terkait.

"Kami berharap pemerintah dapat mengkaji ulang kebijakan efisiensi ini," pungkasnya.