Pemerintah, melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, mengindikasikan bahwa pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) belum menjadi prioritas utama saat ini. Alih-alih membentuk badan baru, pemerintah memilih untuk memaksimalkan kinerja Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam menggenjot penerimaan negara.

Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa Kemenkeu, dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dan Ditjen Bea Cukai sebagai ujung tombak, masih dianggap mampu menjalankan fungsi penerimaan negara secara efektif. Pemerintah saat ini fokus pada pembenahan internal di Kemenkeu, termasuk peningkatan kinerja, perbaikan sistem, dan optimalisasi pendataan wajib pajak.

"Saat ini, konsentrasi penuh diberikan kepada Kemenkeu," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Selasa (17/6/2025). "Para pejabat baru di Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai diharapkan dapat membawa perubahan positif dan berkontribusi signifikan dalam meningkatkan penerimaan negara."

Meski demikian, Mensesneg tidak menutup kemungkinan pembentukan BPN di masa mendatang. Pembentukan badan baru tersebut akan dipertimbangkan jika kebutuhan dan urgensinya benar-benar mendesak. Namun, untuk saat ini, pemerintah belum melihat adanya kebutuhan yang mendesak untuk membentuk BPN.

"Pembentukan badan baru akan dipertimbangkan sesuai kebutuhan," tegas Prasetyo. "Jika diperlukan, tentu akan dibentuk. Namun, jika tidak, maka tidak akan dibentuk."

Lebih lanjut, Prasetyo Hadi menekankan bahwa peningkatan penerimaan pajak tidak selalu harus dilakukan melalui kenaikan tarif pajak. Pemerintah lebih memilih untuk fokus pada peningkatan kinerja penarikan pajak, perbaikan sistem perpajakan, dan optimalisasi pendataan wajib pajak.

"Saya perlu garis bawahi bahwa peningkatan pendapatan pajak bukan berarti tarif pajak dinaikkan," jelas Prasetyo. "Jangan sampai salah paham, peningkatan pendapatan pajak bukan karena kenaikan tarif, tetapi karena upaya-upaya lain yang lebih efektif."