DPRD DKI Jakarta tengah berupaya keras untuk merealisasikan alokasi anggaran sebesar Rp 5 triliun per tahun bagi pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall (GSW). Ketua DPRD Jakarta, Khoirudin, mengungkapkan keyakinannya bahwa target tersebut dapat tercapai jika pendapatan daerah berhasil ditingkatkan hingga menembus angka Rp 100 triliun.

"Peningkatan APBD membuka peluang besar untuk membiayai pembangunan tanggul laut raksasa, yang sumbernya bisa berasal dari tambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), serta potensi-potensi lain yang kita miliki," ujar Khoirudin di gedung DPRD Jakarta, Rabu (18/6/2025).

Untuk mencapai target pendapatan daerah yang ambisius tersebut, DPRD DKI sedang menyusun serangkaian strategi komprehensif. Salah satu langkahnya adalah pembentukan panitia khusus (pansus) yang secara khusus bertugas untuk mengoptimalkan pendapatan daerah, dengan fokus utama pada sektor perparkiran.

"Potensi parkir di Jakarta sangat besar. Namun, perlu ada regulasi yang tepat untuk mengelolanya secara efektif," kata Khoirudin.

Selain parkir, DPRD juga melihat potensi pendapatan signifikan dari pemanfaatan jaringan utilitas yang selama ini belum tertata dengan baik, serta melalui kerja sama pengelolaan aset daerah.

"Jaringan utilitas ini masih merupakan area abu-abu. Padahal, potensi pendapatannya sangat besar. Selain itu, kerja sama pengelolaan barang dan aset daerah juga perlu dioptimalkan," jelasnya.

Tidak hanya mengandalkan potensi internal, DPRD DKI juga menaruh perhatian pada Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Khoirudin bahkan telah menemui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah untuk menuntut hak Jakarta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 112.

Menurut undang-undang tersebut, provinsi dengan status otonomi seperti Jakarta berhak menerima 20 persen dari pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat.

"Saya secara langsung menanyakan hal ini kepada pihak terkait. Selama ini, angka yang kita terima hanya bersifat given. Kita ingin duduk bersama dan menghitung secara transparan, berapa sebenarnya hak Jakarta," tegas Khoirudin.

Gubernur Jakarta, Pramono Anung, sebelumnya telah menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan giant sea wall yang merupakan gagasan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI bahkan telah menyiapkan anggaran sekitar Rp 5 triliun per tahun dari APBD sebagai kontribusi terhadap proyek tersebut.

"APBD Jakarta saat ini mencapai Rp 91 triliun. Kami berharap tahun depan sudah bisa di atas Rp 100 triliun. Jika itu tercapai, maka setiap tahunnya kita harus mengalokasikan minimal Rp 5 triliun untuk giant sea wall," kata Pramono dalam acara Future Talk feat Endgame 'What's Jakarta's Future?' di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, Minggu (15/6/2025).

Pramono menjelaskan bahwa Pemprov DKI memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan 19 kilometer konstruksi giant sea wall. Sementara itu, pembangunan tanggul di luar wilayah tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

Menurut Pramono, giant sea wall merupakan salah satu fokus utama Jakarta dalam menghadapi potensi bencana akibat kenaikan permukaan air laut, khususnya di wilayah pesisir utara.

"Apakah Jakarta mampu atau tidak? Ini tentu menjadi tantangan bagi kami. Kami akan bekerja keras untuk mewujudkan penugasan dari Bapak Presiden," ujar Pramono.

Ia menambahkan bahwa pembangunan giant sea wall akan melibatkan skema pendanaan berkelanjutan dari berbagai sumber, termasuk hasil dari inovasi energi seperti Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTS) berbasis pengolahan sampah.

"Kita akan membangun empat PLTS, dengan kapasitas 2.500 megawatt per PLTS feeder per hari. Ini akan menyelesaikan masalah sampah, memenuhi kebutuhan listrik, mengurangi pencemaran, dan menghasilkan pendapatan bagi Jakarta," pungkas Pramono.

Berikut poin penting berita:

• DPRD DKI Jakarta berupaya mengalokasikan Rp 5 triliun per tahun untuk giant sea wall.
• Target pendapatan daerah Rp 100 triliun menjadi kunci.
• Pansus dibentuk untuk optimalkan pendapatan dari parkir.
• Pemanfaatan jaringan utilitas dan aset daerah juga diincar.
• DPRD menagih hak DBH dari pemerintah pusat.
• Pemprov DKI siap menyelesaikan 19 km konstruksi giant sea wall.
• Pendanaan berkelanjutan akan didukung inovasi energi PLTS sampah.