Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengambil langkah strategis untuk mencegah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor perhotelan dan restoran. Mendagri mengizinkan pemerintah daerah (Pemda) untuk kembali menyelenggarakan rapat dan kegiatan dinas di hotel dan restoran yang mengalami kesulitan finansial. Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi stimulus bagi industri hospitality yang tengah terpuruk akibat berbagai faktor, termasuk pengetatan anggaran pemerintah.

Dalam acara pelantikan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) di Jakarta, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan arahannya. Mendagri menegaskan pentingnya menjaga keberlangsungan sektor hospitality karena memiliki rantai pasok yang luas dan menyerap banyak tenaga kerja. Menurutnya, sektor ini tidak hanya mempekerjakan jutaan orang, tetapi juga mendukung berbagai usaha lain seperti logistik dan sektor hiburan.

"Saya sampaikan, tetap kita menghidupkan sektor-sektor yang memiliki rantai suplai, kemudian punya tenaga kerja seperti hospitality, restoran, hotel, saya perbolehkan asal tidak berlebihan," tegas Tito.

Kebijakan ini muncul sebagai respons terhadap survei yang dilakukan oleh Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Daerah Khusus Jakarta (BPD PHRI DK Jakarta) pada April 2025. Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa mayoritas pelaku usaha hotel di Jakarta terancam melakukan PHK massal jika tidak ada intervensi dari pemerintah. Sebesar 70 persen hotel menyatakan kemungkinan akan merumahkan karyawan dalam waktu dekat.

Ketua BPD PHRI DKI Jakarta, Sutrisno Iwantono, menjelaskan bahwa industri perhotelan sedang menghadapi tekanan berat akibat penurunan tingkat hunian dan peningkatan biaya operasional. Pengetatan anggaran pemerintah menjadi salah satu faktor utama penyebab penurunan tingkat hunian hotel, karena selama ini segmen pasar pemerintahan menjadi penyumbang utama.

Mendagri Tito Karnavian menyadari bahwa industri hospitality selama ini sangat bergantung pada kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, ia mengimbau Pemda untuk tidak terlalu ketat dalam melakukan efisiensi anggaran sehingga mengorbankan sektor ini. Ia meyakini bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan Pemda tidak akan terlalu mengguncang kondisi keuangan daerah.

Namun demikian, Mendagri juga mengingatkan agar Pemda tetap berhati-hati dan tidak berlebihan dalam menggunakan anggaran untuk kegiatan di hotel dan restoran. Ia menyerahkan sepenuhnya kebijakan tersebut kepada diskresi masing-masing Pemda, dengan pengawasan dari DPRD.

"Buatlah kegiatan untuk membangkitkan mereka, jangan sampai terjadi PHK (pemutusan hubungan kerja), jangan sampai mereka kemudian rantai pasok hilang, dan lain-lain," papar mantan Kapolri itu.

Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan langsung kepada Mendagri untuk menghidupkan kembali industri hospitality. Mendagri tidak ingin membuat aturan yang terlalu rinci dalam bentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), karena khawatir akan menyulitkan Pemda dalam pelaksanaannya.

Berikut poin penting yang diharapkan dari kebijakan ini:

• Mencegah PHK massal di industri perhotelan dan restoran.
• Menjaga keberlangsungan rantai pasok sektor hospitality.
• Mendukung sektor-sektor lain yang terkait dengan industri hospitality.
• Meningkatkan kembali tingkat hunian hotel dan restoran.
• Memberikan stimulus bagi pertumbuhan ekonomi daerah.