Perkembangan pesat industri kripto di Asia Tenggara semakin memanas dengan manuver agresif dari Vietnam dan Thailand. Kedua negara tersebut berlomba-lomba menerapkan kebijakan progresif yang bertujuan untuk memperkuat ekosistem aset digital di dalam negeri. Sementara itu, Indonesia menghadapi tantangan krusial untuk menentukan arah kebijakan yang tepat agar tidak tertinggal dalam persaingan regional.

Thailand baru-baru ini mengumumkan insentif pajak yang signifikan bagi para pelaku industri kripto. Pemerintah Thailand membebaskan pajak penghasilan pribadi sebesar 15 persen bagi pengguna exchange kripto lokal. Kebijakan ini, yang berlaku hingga 31 Desember 2029, diharapkan dapat menarik minat investor, baik ritel maupun institusi, untuk berinvestasi di pasar kripto Thailand.

Vietnam juga menunjukkan keseriusannya dalam mengembangkan industri kripto. Pada 14 Juni 2025, Vietnam mengesahkan Undang-Undang tentang Industri Teknologi Digital yang memberikan kerangka hukum formal bagi aset kripto. Undang-undang ini juga mencakup standar ketat terkait anti pencucian uang (AML) dan anti terorisme, yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan investasi yang aman dan terpercaya.

Langkah Vietnam dalam memberikan kejelasan hukum memberikan keunggulan kompetitif, meskipun Indonesia juga mengklasifikasikan kripto sebagai aset digital. Menurut laporan Global Crypto Adoption Index 2024 dari Chainalysis, Vietnam menduduki peringkat kelima dunia dalam adopsi kripto, sementara Thailand berada di posisi ke-16. Indonesia, meskipun saat ini berada di peringkat ketiga, berpotensi kehilangan posisinya jika pemerintah tidak segera mengambil langkah-langkah strategis.

Calvin Kizana, CEO Tokocrypto, menekankan pentingnya sinergi antara berbagai pihak di Indonesia untuk menjaga daya saing industri kripto nasional. Ia menyatakan bahwa Indonesia memiliki potensi besar sebagai pasar kripto, tetapi tidak boleh terlena dengan pencapaian saat ini. Menurutnya, diperlukan kerjasama yang erat antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat untuk menciptakan regulasi yang mendukung, meningkatkan edukasi, dan memberikan insentif yang mendorong adopsi kripto.

Kizana mencontohkan insentif pajak yang diterapkan oleh Thailand sebagai contoh yang dapat dikaji oleh pemerintah Indonesia. Selain itu, ia juga menyoroti langkah Vietnam dalam menciptakan kerangka hukum yang jelas dan aman bagi investor dan pengembang teknologi.

"Kami percaya bahwa dengan regulasi yang progresif, kolaborasi lintas sektor, serta komitmen bersama, industri kripto Indonesia tidak hanya bisa bertahan, tetapi juga menjadi pemimpin di Asia Tenggara," ujarnya.

Para pelaku industri mengusulkan agar Indonesia segera memberlakukan insentif fiskal, seperti penyederhanaan pajak atas transaksi aset kripto di exchange lokal. Selain itu, regulasi yang ada perlu diperbarui agar lebih responsif terhadap perkembangan teknologi blockchain dan model bisnis baru di sektor ini.

Peningkatan literasi digital dan finansial juga dianggap krusial agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam pasar kripto secara aman dan bertanggung jawab. Dukungan terhadap startup blockchain lokal perlu ditingkatkan melalui akses pendanaan, sandbox regulasi, dan program inkubasi proyek teknologi.

Kizana menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh kalah dalam persaingan ini. Ia meyakini bahwa blockchain dan aset digital adalah masa depan, dan masa depan tersebut harus dibentuk bersama oleh seluruh elemen bangsa.

Berikut adalah beberapa langkah strategis yang dapat dipertimbangkan oleh Indonesia untuk memperkuat posisinya di industri kripto:

• Pemberian Insentif Fiskal: Pemerintah dapat memberikan insentif pajak yang menarik bagi investor dan pelaku industri kripto.
• Penyederhanaan Regulasi: Regulasi yang ada perlu disederhanakan dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi blockchain dan model bisnis baru.
• Peningkatan Literasi Digital: Pemerintah dan pelaku industri perlu meningkatkan literasi digital dan finansial masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam pasar kripto secara aman.
• Dukungan untuk Startup Blockchain: Pemerintah perlu memberikan dukungan kepada startup blockchain lokal melalui akses pendanaan, sandbox regulasi, dan program inkubasi proyek teknologi.

Dengan mengambil langkah-langkah strategis ini, Indonesia dapat memastikan bahwa industri kripto di negara ini dapat terus berkembang dan bersaing secara efektif di pasar regional dan global.