Penggeledahan Rumah Ridwan Kamil oleh KPK: Golkar Tegaskan Tak Terkait, Tawarkan Bantuan Hukum

Penggeledahan Rumah Ridwan Kamil oleh KPK: Golkar Tegaskan Tak Terkait, Tawarkan Bantuan Hukum

KPK melakukan penggeledahan di kediaman mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, pada Senin, 10 Maret 2025, terkait kasus dugaan korupsi di Bank BJB. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Adies Kadir, memberikan tanggapan resmi terkait peristiwa tersebut, menekankan bahwa partai tidak memiliki keterlibatan dan menganggap hal ini sebagai masalah pribadi Ridwan Kamil.

Dalam keterangannya kepada awak media di Gedung DPR RI pada Rabu, 12 Maret 2025, Adies Kadir menjelaskan bahwa Partai Golkar belum memperoleh informasi detail mengenai dugaan korupsi yang melibatkan Ridwan Kamil. “Kami belum mengetahui secara pasti dugaan korupsinya terkait apa. Informasi yang beredar baru menyebutkan Bank BJB, namun detail kasusnya masih belum jelas bagi kami,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa Ridwan Kamil masih tergolong kader baru di Partai Golkar saat menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. “Keanggotaan beliau di Golkar masih terbilang baru ketika menjabat. Karena itu, koordinasi dan komunikasi kami dengan beliau belum begitu intens,” ungkap Adies.

Lebih lanjut, Adies Kadir menegaskan bahwa penggeledahan rumah Ridwan Kamil merupakan masalah pribadi dan tidak ada kaitannya dengan Partai Golkar. “Partai Golkar tidak terlibat dan peristiwa ini murni urusan pribadi beliau,” tegasnya. Meskipun demikian, Adies menyatakan bahwa Badan Advokasi Hukum dan HAM Partai Golkar siap memberikan dukungan dan berkomunikasi dengan Ridwan Kamil. “Kami akan meminta Badan Advokasi Hukum dan HAM untuk menghubungi Pak Ridwan Kamil dan menawarkan bantuan hukum jika diperlukan,” tambahnya.

Sementara itu, Ridwan Kamil sendiri telah membenarkan adanya penggeledahan tersebut melalui pernyataan tertulis yang disampaikan oleh salah satu stafnya. Ia menyatakan bahwa tim KPK telah menunjukkan surat tugas resmi dan ia telah bersikap kooperatif sepenuhnya dalam proses tersebut. “Tim KPK telah menunjukkan surat tugas resmi, dan kami selaku warga negara yang baik telah sepenuhnya kooperatif dan mendukung kerja tim KPK secara profesional,” tulis pernyataan tersebut.

Pernyataan Ridwan Kamil dan tanggapan dari Partai Golkar ini memberikan gambaran awal terkait kasus dugaan korupsi Bank BJB dan penggeledahan yang dilakukan KPK. Meskipun Partai Golkar menegaskan tidak terlibat, langkah proaktif menawarkan bantuan hukum kepada Ridwan Kamil menunjukkan komitmen partai untuk mendukung kadernya, terlepas dari status keanggotaannya yang relatif baru.

Berikut poin-poin penting dari pernyataan tersebut:

  • Golkar menyatakan tidak mengetahui detail kasus dugaan korupsi di Bank BJB yang menyeret nama Ridwan Kamil.
  • Ridwan Kamil dianggap sebagai kader baru di Partai Golkar saat menjabat Gubernur Jawa Barat.
  • Partai Golkar menegaskan bahwa kasus ini merupakan masalah pribadi Ridwan Kamil dan tidak terkait dengan partai.
  • Badan Advokasi Hukum dan HAM Golkar akan berkomunikasi dengan Ridwan Kamil dan menawarkan bantuan hukum.
  • Ridwan Kamil menyatakan kooperatif dan mendukung sepenuhnya proses hukum yang dilakukan KPK.

Perkembangan selanjutnya dari kasus ini tentu akan menjadi perhatian publik dan menantikan klarifikasi lebih lanjut dari pihak-pihak terkait.