Kerja Sama TNI AD dan Dishut Kaltara: 102.000 Hektar Hutan Kaltara Resmi Jadi Area Latihan Militer

Kodam VI/Mulawarman dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara (Dishut Kaltara) resmi menyepakati pemanfaatan lahan hutan seluas 102.119,41 hektar sebagai area latihan militer TNI AD. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini berlangsung di Balikpapan pada Selasa, 11 Maret 2025, dan disaksikan langsung oleh Pangdam VI/Mulawarman, Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha. Perjanjian ini menandai babak baru dalam upaya peningkatan kesiapsiagaan operasional TNI AD, khususnya dalam menjaga pertahanan wilayah perbatasan di Kalimantan Utara.

Wilayah latihan yang mencakup Kabupaten Nunukan dan Tana Tidung ini meliputi beragam jenis kawasan hutan, termasuk Hutan Produksi (HP), Hutan Produksi yang Dapat Dikkonversi (HPK), serta area hutan dengan dan tanpa Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). Plt. Kepala Dishut Kaltara, Nur Laila, dan Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha secara resmi menandatangani perjanjian yang berlaku efektif selama lima tahun ke depan. PKS ini menjadi bagian integral dari rencana pengembangan keseluruhan area latihan tempur di Nunukan, yang ditargetkan mencapai total luas 298.221,77 hektar.

Langkah ini menindaklanjuti kerja sama serupa yang telah dijalin Kodam VI/Mulawarman dengan Pemerintah Kabupaten Nunukan (14 Januari 2025) untuk lahan Area Penggunaan Lain (APL) seluas 177.911,04 hektar dan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung (10 Februari 2025) untuk lahan APL seluas 18.191,32 hektar. Total luas lahan yang telah disepakati untuk area latihan militer di Kaltara hingga saat ini mencapai lebih dari 298.000 hektar.

Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha menekankan bahwa kerja sama ini tidak semata-mata berfokus pada kepentingan militer. Pangdam menegaskan komitmen TNI AD untuk menciptakan sinergi positif dengan masyarakat sekitar, meliputi aspek sosial dan penanggulangan bencana. Ia juga menyatakan bahwa ketersediaan area latihan yang memadai akan meningkatkan profesionalisme prajurit dalam menghadapi berbagai tantangan pertahanan negara.

Lebih lanjut, Pangdam menekankan pentingnya koordinasi berkelanjutan dengan seluruh instansi terkait untuk memastikan latihan militer berjalan efektif dan berkelanjutan, serta tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. Ia berharap PKS ini dapat menjadi landasan kerja sama jangka panjang yang tidak hanya memperkuat pertahanan negara, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kaltara. Kodam VI/Mulawarman berkomitmen untuk senantiasa menjaga komunikasi yang harmonis dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan guna menciptakan iklim yang kondusif bagi pertahanan dan kesejahteraan rakyat.

Dengan selesainya penandatanganan PKS ini, Kodam VI/Mulawarman kini memiliki akses ke area latihan yang lebih luas dan strategis di wilayah perbatasan, yang krusial untuk mendukung kesiapan tempur TNI AD dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keberadaan area latihan yang memadai ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan profesionalisme prajurit dalam menghadapi tantangan keamanan di masa mendatang.