Temuan Beras Impor Berkutu di Gudang Bulog: Tidak Digunakan untuk Program Pemerintah

Beredarnya informasi mengenai temuan beras impor berkutu di sejumlah gudang milik Perum Bulog telah mendapat tanggapan resmi dari pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, membenarkan adanya temuan tersebut, namun menekankan bahwa jumlahnya terbatas dan tidak akan dialokasikan untuk program pemerintah seperti Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) atau bantuan sosial (bansos).

Dalam keterangannya kepada awak media di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (12/3/2025), Menteri Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi intensif dengan Direktur Utama Perum Bulog, Mayjen Novi Helmy, dan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, terkait permasalahan ini. Ia menyatakan bahwa beras berkutu ditemukan dalam jumlah kecil, kemungkinan disebabkan oleh faktor penyimpanan di area gudang yang kurang ideal, seperti kelembaban tinggi atau penempatan di sudut gudang yang kurang terjaga sirkulasi udaranya. Menteri Zulkifli Hasan memastikan bahwa hal ini tengah ditangani secara serius oleh pihak Bulog.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman telah menyampaikan temuan tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR pada Selasa (11/3/2025). Beliau menyebutkan bahwa lokasi temuan beras berkutu tersebar, salah satunya di gudang Bulog di Daerah Istimewa Yogyakarta. Meskipun laporan awal menyebutkan jumlah beras berkutu mencapai antara 100.000 hingga 300.000 ton, kedua menteri menegaskan bahwa angka tersebut masih perlu diverifikasi lebih lanjut dan tidak seluruh beras impor dalam jumlah tersebut terkontaminasi. Penekanan diberikan pada jumlah beras berkutu yang sebenarnya, yang dinilai masih dalam kategori kecil dan tidak akan membahayakan ketersediaan pasokan beras nasional.

Pemerintah memastikan bahwa beras impor yang terkontaminasi tidak akan dialokasikan untuk program SPHP atau bansos. Hal ini bertujuan untuk menjamin keamanan pangan masyarakat dan mencegah distribusi beras yang tidak layak konsumsi. Langkah-langkah pencegahan dan perbaikan sistem penyimpanan di gudang Bulog tengah dikaji dan akan diterapkan untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan masalah ini menjadi prioritas utama pemerintah untuk memastikan kepercayaan publik terhadap sistem pengelolaan beras nasional.

Langkah selanjutnya yang akan diambil oleh pemerintah meliputi:

• Investigasi menyeluruh: Penyelidikan lebih lanjut akan dilakukan untuk menentukan penyebab pasti kontaminasi dan mengidentifikasi kelemahan dalam sistem penyimpanan dan pengelolaan beras impor di gudang Bulog.
• Perbaikan infrastruktur: Pemerintah akan mengevaluasi dan meningkatkan infrastruktur penyimpanan di gudang Bulog untuk memastikan kondisi penyimpanan yang optimal dan mencegah kontaminasi di masa mendatang.
• Peningkatan pengawasan: Pengawasan terhadap kualitas dan keamanan beras impor akan diperketat untuk menjamin standar mutu yang tinggi dan mencegah masuknya beras yang tidak layak konsumsi ke dalam sistem distribusi.
• Sosialisasi: Pemerintah akan melakukan sosialisasi kepada publik mengenai langkah-langkah yang telah diambil untuk menangani masalah ini dan memastikan transparansi informasi kepada masyarakat.

Pemerintah berkomitmen untuk memastikan ketersediaan beras berkualitas tinggi untuk masyarakat dan akan terus melakukan upaya terbaik dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan nasional.