Megawati Soekarnoputri Gelar Rapat Tertutup dengan Anggota Komisi III PDI-P Jelang Sidang Hasto Kristiyanto

Ketua Umum DPP PDI-P, Megawati Soekarnoputri, menggelar pertemuan tertutup dengan anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI-P di kediaman pribadinya di Jalan Teuku Umar, Jakarta, Kamis (13/3/2025). Pertemuan yang digelar sehari sebelum sidang perdana Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto, atas kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan ini, menimbulkan spekulasi terkait strategi partai menghadapi proses hukum yang tengah dijalani Hasto.

Informasi mengenai pertemuan tersebut dikonfirmasi oleh Ketua DPP PDI-P Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy. Ia membenarkan adanya pertemuan tertutup tersebut, namun enggan memberikan detail lebih lanjut mengenai isi pembahasan rapat. Surat undangan resmi bernomor 7327/IN/DPP/2025 yang dikeluarkan DPP PDI-P memerintahkan Sekretaris Fraksi dan seluruh Anggota Komisi III Fraksi PDI-P untuk hadir pukul 14.00 WIB. Surat tersebut menginstruksikan para anggota DPR untuk mengenakan seragam partai, menunjukkan keseriusan partai dalam menghadapi situasi ini.

Diduga, dalam pertemuan tersebut, Megawati memberikan arahan strategis kepada para anggota Komisi III terkait penanganan kasus Hasto. Pertemuan ini juga diyakini sebagai upaya untuk mengkonsolidasikan internal partai dan merumuskan langkah-langkah menghadapi persidangan yang akan dimulai Jumat, 14 Maret 2025 di Pengadilan Tipikor Jakarta. Kasus yang disangkakan kepada Hasto, bernomor perkara 36/Pid.Sus.TPK/2025/PN Jkt.Pst, dijadwalkan dimulai pukul 09.00 WIB di ruang Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali.

PDI-P secara konsisten menyatakan bahwa tuduhan terhadap Hasto merupakan bentuk politisasi hukum. Fraksi PDI-P di DPR dan DPP PDI-P bersikeras membela Sekretaris Jenderal mereka. Kehadiran anggota Komisi III PDI-P di persidangan besok diharapkan dapat memberikan dukungan dan mengawal jalannya persidangan. Komisi III, sebagai komisi yang membidangi hukum, akan berperan penting dalam memantau dan mengamati proses penegakan hukum dalam kasus ini. Pertemuan yang dilakukan Megawati dianggap sebagai bagian dari upaya partai untuk memastikan proses hukum berjalan adil dan transparan. Langkah ini juga menunjukkan komitmen PDI-P dalam memberikan dukungan penuh kepada kadernya yang tengah menghadapi proses hukum.

Namun, pertemuan tertutup ini juga memicu pertanyaan mengenai keterbukaan dan transparansi proses internal partai dalam menghadapi tantangan hukum. Terlepas dari pernyataan resmi partai, pertemuan tersebut tetap menjadi sorotan publik dan memunculkan berbagai spekulasi terkait strategi politik dan hukum yang akan dijalankan PDI-P ke depannya. Penggunaan seragam partai dalam pertemuan tersebut juga menjadi perbincangan, karena dinilai sebagai bentuk penekanan pada soliditas internal partai di tengah situasi yang penuh tekanan.

Secara keseluruhan, pertemuan yang dipimpin Megawati Soekarnoputri ini menjadi langkah krusial PDI-P dalam menghadapi sidang perdana Hasto Kristiyanto. Pertemuan ini menunjukkan keseriusan partai dalam menghadapi situasi hukum dan strategi yang akan dijalankan untuk menghadapi proses hukum yang tengah dijalani oleh Sekretaris Jenderal mereka. Kejelasan strategi partai ini akan sangat menentukan bagaimana perjalanan kasus ini akan berlanjut.