Revisi UU TNI: Supremasi Sipil dan Profesionalisme Militer dalam Perdebatan Nasional

Pernyataan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang meminta agar polemik penempatan perwira atau prajurit TNI aktif dalam jabatan sipil dihentikan, telah memicu diskusi mendalam mengenai prinsip demokrasi dan supremasi sipil di Indonesia. Pernyataan tersebut, yang dinilai sebagian pihak sebagai minim penghargaan terhadap proses deliberatif, mengarah pada pertanyaan krusial: apakah penempatan personel militer aktif dalam posisi sipil semata-mata masalah teknis administratif, atau menyangkut prinsip fundamental negara hukum?

Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang kini tengah dalam pembahasan, menjadi titik sentral perdebatan ini. Undang-undang tersebut secara tegas membatasi penempatan prajurit aktif dalam jabatan sipil, kecuali pada posisi-posisi spesifik di Kementerian Pertahanan dan lembaga terkait pertahanan negara. Pembatasan ini bertujuan menjaga netralitas dan profesionalisme TNI, mencegah potensi intervensi militer dalam politik dan birokrasi sipil. Hal ini sejalan dengan prinsip supremasi sipil yang menjadi pilar penting dalam negara demokrasi, dimana militer bertanggung jawab pada pertahanan negara, sementara pemerintahan dijalankan oleh sipil. Pengalaman negara-negara lain menunjukkan bahwa keterlibatan militer yang berlebihan dalam birokrasi sipil berpotensi mengarah pada militerisasi pemerintahan dan melemahkan demokrasi.

Argumen yang mendukung penempatan perwira TNI di sektor sipil menekankan kompetensi dan keahlian yang dimiliki. Namun, mekanisme alih status menjadi solusi yang lebih tepat dan sejalan dengan prinsip demokrasi. Dengan mengundurkan diri dari dinas aktif terlebih dahulu, para perwira dapat berkontribusi di sektor sipil tanpa membawa budaya komando militer ke dalam birokrasi sipil. Cara ini telah diadopsi berbagai negara demokrasi untuk menjaga profesionalisme militer dan independensi pemerintahan sipil. Penolakan terhadap perdebatan publik atas hal ini, dianggap oleh sebagian kalangan sebagai mengingkari prinsip dasar negara hukum yang menganut proses checks and balances.

Proses revisi UU TNI harus dikaji secara komprehensif, tidak hanya dari sudut pandang institusi militer semata, melainkan juga dari perspektif demokrasi, supremasi hukum, dan keseimbangan kekuasaan. Perdebatan yang terjadi bukan sekadar "keributan yang tidak perlu", melainkan bagian penting dari proses demokratisasi. Publik dan akademisi memiliki hak dan tanggung jawab untuk menyampaikan pandangan kritis guna memastikan kebijakan yang dihasilkan selaras dengan konstitusi dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Transparansi dan partisipasi publik merupakan kunci terciptanya kebijakan yang akuntabel dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diskusi dan perdebatan terbuka mengenai revisi UU TNI bukanlah hambatan, melainkan pilar penting dalam memperkuat demokrasi dan supremasi sipil di Indonesia.

Kesimpulannya, isu penempatan prajurit TNI aktif dalam jabatan sipil bukanlah sekadar persoalan teknis, melainkan menyangkut prinsip fundamental demokrasi dan supremasi sipil. Pembahasan revisi UU TNI harus dilakukan secara cermat, transparan, dan partisipatif, dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak dan mengutamakan profesionalisme TNI serta supremasi sipil yang kuat.