Usulan Pertamax Gratis: Respon DPR dan Pemerintah atas Dugaan Korupsi di Pertamina

Anggota Komisi VI DPR, Mufti Anam, mengusulkan agar PT Pertamina (Persero) memberikan kompensasi kepada masyarakat berupa bahan bakar minyak (BBM) Pertamax gratis sebagai respon atas dugaan korupsi yang sedang diselidiki Kejaksaan Agung. Usulan ini muncul sebagai tanggapan atas keresahan publik terkait kasus tersebut dan isu BBM 'oplosan' Pertamax dengan Pertalite. Mufti Anam menyatakan bahwa usulan ini dilatarbelakangi oleh desakan warganet, dengan harapan dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap Pertamina yang tengah terpuruk. Ia menekankan bahwa permintaan maaf saja tidak cukup untuk mengatasi dampak negatif dari kasus ini, dan Pertamina perlu menunjukkan itikad baik yang lebih konkrit.

Dalam rapat dengar pendapat Selasa (11/3/2025), Mufti Anam secara eksplisit mendesak Pertamina untuk mempertimbangkan berbagai opsi kompensasi, termasuk pemberian Pertamax gratis dalam jangka waktu tertentu. Ia berpendapat bahwa langkah ini dapat menjadi bentuk pertanggungjawaban Pertamina kepada konsumen yang merasa dirugikan. Selain itu, ia juga menyarankan agar Pertamina memanfaatkan platform MyPertamina untuk menyalurkan kompensasi tersebut secara efektif dan efisien. Ia juga mempertanyakan inisiatif Pertamina dalam mengganti kerugian konsumen yang telah membeli BBM yang diduga tercampur dengan Pertalite.

Tanggapan Pemerintah:

Menanggapi usulan tersebut, Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan bahwa pemerintah memiliki mekanisme tersendiri dalam menangani permasalahan di Pertamina. Ia menekankan perlunya kajian mendalam sebelum mengambil keputusan terkait kompensasi Pertamax gratis. Thohir juga menegaskan pentingnya memisahkan proses hukum terkait dugaan korupsi dengan upaya perbaikan dan restrukturisasi di tubuh Pertamina. Ia mencontohkan kasus Garuda Indonesia, di mana proses hukum tetap berjalan beriringan dengan upaya restrukturisasi perusahaan, yang akhirnya berbuah hasil positif. Menurutnya, menghentikan operasi perusahaan semata-mata karena kasus korupsi akan berdampak buruk, seperti menaikkan harga tiket pesawat jika Garuda Indonesia gagal melakukan restrukturisasi. Oleh karena itu, Thohir menekankan perlunya menjaga agar proses hukum dan upaya perbaikan korporasi berjalan secara paralel tanpa saling menghambat.

Implikasi dan Analisis:

Kasus dugaan korupsi di Pertamina telah memicu reaksi publik yang luas, dan usulan Pertamax gratis menjadi salah satu wujud tuntutan masyarakat akan pertanggungjawaban. Meskipun pemerintah menekankan pentingnya kajian dan mekanisme yang ada, tekanan publik akan terus menjadi faktor pertimbangan dalam menentukan langkah selanjutnya. Perlu dikaji lebih lanjut apakah pemberian Pertamax gratis merupakan langkah yang efektif dan efisien dalam memulihkan kepercayaan publik serta memberikan kompensasi kepada konsumen yang dirugikan. Diperlukan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap langkah yang diambil untuk memastikan keadilan bagi semua pihak.