Alih Fungsi Lahan Picu Banjir Bandang di Jawa Barat: Gubernur Dedi Mulyadi Dorong Revisi Tata Ruang

Banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Jawa Barat beberapa waktu lalu, khususnya di kawasan Puncak, Bekasi, Depok, dan Sukabumi, telah menyoroti masalah krusial terkait tata guna lahan dan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS). Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, secara tegas menyatakan bahwa alih fungsi lahan menjadi penyebab utama bencana tersebut. Perubahan fungsi lahan di hulu, yang semula berupa kawasan resapan air seperti hutan, gunung, dan perkebunan, kini telah berubah menjadi kawasan pemukiman elite dan area pariwisata. Hal ini mengakibatkan berkurangnya daya serap air dan meningkatkan risiko banjir.

"Perubahan fungsi lahan di hulu telah menggerus area resapan air secara signifikan," ungkap Gubernur Dedi Mulyadi dalam konferensi pers di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Jakarta, Rabu (13/2/2025). Beliau menambahkan bahwa penyempitan dan pendangkalan DAS akibat pembangunan permukiman di bantaran sungai juga memperparah situasi. Banyak perumahan, baik yang berizin maupun tidak, dibangun di area aliran sungai, sehingga mengurangi kapasitas aliran air dan meningkatkan potensi genangan. Kondisi ini diperburuk oleh pengurugan lahan basah seperti rawa dan sawah di hilir, yang dialihfungsikan menjadi permukiman. Akibatnya, beberapa wilayah terendam banjir hingga mencapai ketinggian 2,5 meter.

Untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengeluarkan peraturan gubernur yang melarang pembangunan di lahan perkebunan, hutan, dan DAS. Langkah ini akan diiringi dengan peraturan menteri dari Kementerian PKP yang saat ini masih dalam tahap kajian. Lebih lanjut, Gubernur Dedi Mulyadi berencana untuk membahas tata ruang bangunan di bantaran sungai dengan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian Perumahan pada pekan depan. Diskusi ini bertujuan untuk merumuskan strategi pengelolaan DAS yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

Selain regulasi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga tengah mempertimbangkan solusi teknis berupa penerapan desain rumah panggung sebagai upaya mitigasi banjir. Model rumah panggung di Muara Angke akan diteliti sebagai referensi desain untuk diterapkan di Jawa Barat. Inovasi ini diharapkan dapat mengurangi dampak negatif banjir bagi masyarakat. Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan masalah banjir ini secara komprehensif. "Kita bekerja untuk memastikan banjir tahun ini adalah yang terakhir," tegasnya, menekankan komitmen untuk mengikuti arahan Presiden Prabowo dalam menanggulangi bencana banjir di Indonesia.

Sebagai bagian dari upaya jangka panjang, pemerintah provinsi juga akan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Program edukasi dan sosialisasi akan dilakukan secara intensif untuk memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pencegahan banjir. Kerjasama antar kementerian dan lembaga terkait juga akan terus ditingkatkan untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan program mitigasi bencana. Dengan pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan aspek regulasi, teknologi, dan edukasi, diharapkan masalah banjir di Jawa Barat dapat teratasi secara efektif dan berkelanjutan. Upaya ini merupakan langkah penting untuk melindungi kehidupan dan mata pencaharian masyarakat Jawa Barat dari ancaman banjir di masa mendatang.