Menteri Sosial Akui Ketimpangan Distribusi Bansos, Data Terpadu Diperbaiki

Pemerintah mengakui adanya ketimpangan dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat. Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, mengungkapkan adanya persentase penerima bansos yang tidak tepat sasaran. Meskipun angka pastinya masih dalam proses kajian dan verifikasi data, Gus Ipul mengakui adanya penerima bansos dari kelompok ekonomi menengah atas (desil 8, 9, dan 10) yang seharusnya tidak berhak menerima bantuan. Hal ini disampaikan Gus Ipul saat ditemui di Kantor Kemenko Pemberdayaan Masyarakat pada Kamis, 13 Maret 2025.

"Kami menemukan adanya ketidaksesuaian dalam penyaluran bansos. Persentase penerima yang tidak tepat sasaran masih dalam tahap penghitungan, diperkirakan berada di bawah atau di atas 10 persen," jelas Gus Ipul. Ia menambahkan bahwa temuan ini tengah menjadi fokus perhatian pemerintah untuk memastikan transparansi dan efektivitas program bansos. Upaya perbaikan sistem penyaluran bansos menjadi prioritas utama guna mencapai sasaran yang tepat dan mengurangi potensi penyimpangan.

Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah berencana untuk mengoptimalkan penggunaan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). DTSEN yang diperbarui setiap tiga bulan diharapkan mampu memberikan data yang lebih akurat dan mutakhir mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dengan data yang lebih valid, diharapkan penyaluran bansos dapat lebih tepat sasaran. Proses pemutakhiran data ini akan memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi penerima bansos yang tidak lagi memenuhi kriteria penerima, sehingga dapat dilakukan penyesuaian data penerima manfaat secara berkala. Langkah ini diharapkan akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan program bansos.

"Sistem DTSEN yang diperbarui setiap tiga bulan akan membantu kami mengidentifikasi penerima yang tidak lagi memenuhi syarat," ujar Gus Ipul. "Kami akan mencocokkan data dan mengevaluasi ulang daftar penerima bansos. Proses ini akan mengungkapkan jumlah masyarakat yang harus dikeluarkan dari daftar penerima." Proses ini juga akan membantu mengidentifikasi potensi penyalahgunaan dan memastikan bantuan sampai kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.

Selain itu, pemerintah juga tengah mempersiapkan program bantuan khusus bagi 3,1 juta masyarakat miskin ekstrem selama tiga bulan ke depan. Namun, Gus Ipul menjelaskan bahwa jenis bantuan yang akan diberikan masih dalam tahap perencanaan dan disesuaikan dengan kebutuhan dan profil masing-masing penerima. Pemerintah akan mempertimbangkan berbagai faktor seperti usia, kondisi kesehatan, dan kemampuan produktifitas penerima sebelum memutuskan jenis bantuan yang tepat.

"Kami akan melihat profil penerima bantuan," tegas Gus Ipul. "Ada yang usia produktif, lansia, atau penyandang disabilitas. Jenis bantuan yang diberikan akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu agar bantuan tersebut dapat memberikan dampak yang maksimal dan berkelanjutan." Dengan strategi yang lebih terarah dan sistem data yang lebih baik, pemerintah optimis dapat meningkatkan efektivitas program bansos dan memastikan bantuan tersebut benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.

Pemerintah juga berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkala agar program bansos dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan bansos akan terus menjadi prioritas utama. Dengan demikian, diharapkan program bansos dapat memberikan dampak positif dan mengurangi angka kemiskinan di Indonesia.