Kapolri Tegas Tangani Kasus Eks Kapolres Ngada

Kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak dan penyalahgunaan narkoba yang melibatkan mantan Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman, mendapat perhatian serius dari pihak kepolisian. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam), Budi Gunawan, dalam jumpa pers di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Kamis (13/3/2025), memastikan bahwa Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akan menindak tegas pelaku. "Kapolri telah menyatakan komitmennya untuk mengambil tindakan tegas terhadap yang bersangkutan," tegas Budi Gunawan.

Penanganan kasus ini, lanjut Menko Polkam, sudah ditangani oleh Tim Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri. Untuk memastikan proses hukum berjalan transparan dan akuntabel, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) turut serta dalam pengawasan. "Kompolnas telah menurunkan tim untuk mengawasi jalannya proses hukum ini. Informasi lebih lanjut dapat dikonfirmasi langsung kepada Propam Polri," tambah mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) tersebut.

Meskipun telah ditangkap oleh Tim Divpropam Mabes Polri pada Kamis, 20 Februari 2025, AKBP Fajar Widyadharma Lukman hingga saat ini belum ditetapkan sebagai tersangka. Hal ini dikonfirmasi oleh Direktur Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda NTT, Kombes Pol Patar Silalahi. Kombes Patar menjelaskan bahwa karena AKBP Fajar telah dibawa ke Mabes Polri sejak Februari 2025, Polda NTT berencana melakukan pemeriksaan lanjutan di Jakarta dalam waktu dekat. "Kami telah menjadwalkan pemeriksaan lanjutan minggu ini atau paling lambat minggu depan," ujar Kombes Patar dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa, 11 Maret 2025.

Kasus ini mengemuka setelah beredarnya informasi mengenai dugaan pencabulan anak di bawah umur yang dilakukan oleh AKBP Fajar. Lebih lanjut, pemeriksaan terhadap yang bersangkutan juga menunjukkan hasil positif penggunaan narkoba berdasarkan tes urine. Ketegasan Polri dalam menangani kasus ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan memperkuat kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia. Langkah-langkah yang telah dan akan diambil oleh pihak kepolisian, termasuk pengawasan dari Kompolnas, menunjukkan komitmen untuk memastikan keadilan ditegakkan dan pelaku mendapatkan sanksi yang setimpal atas perbuatannya.

Proses hukum yang sedang berjalan saat ini dipantau secara ketat untuk memastikan tidak ada intervensi dan proses berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci dalam penanganan kasus ini, guna memperkuat kepercayaan publik terhadap integritas institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Langkah-langkah yang diambil:

• Penanganan kasus oleh Tim Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri.
• Pengawasan dari Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).
• Perencanaan pemeriksaan lanjutan oleh Polda NTT.
• Komitmen Kapolri untuk menindak tegas pelaku.

Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan anggota Polri yang seharusnya menjadi penegak hukum. Ketegasan dalam menindak pelanggaran hukum oleh anggota Polri sendiri menjadi penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan integritas institusi kepolisian.