Realisasi Anggaran Program Makan Bergizi Gratis Masih Minim: Rp 710,5 Miliar dari Target Rp 171 Triliun

Hingga 12 Maret 2025, realisasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) baru mencapai angka yang relatif kecil, yakni Rp 710,5 miliar. Angka ini hanya mewakili 0,41 persen dari total pagu anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp 171 triliun untuk tahun anggaran 2025. Informasi ini disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, dalam konferensi pers APBN KiTa 2025 di Jakarta, Kamis (13/3/2025).

Nazara menjelaskan bahwa meskipun angka realisasi anggaran masih jauh dari target, dana yang telah dicairkan tersebut telah berhasil menjangkau sejumlah penerima manfaat. Sebanyak 2.053.248 individu telah menerima bantuan program MBG. Rincian penerima manfaat meliputi:

• 111.127 anak sekolah pra-SD
• 912.023 anak SD/MI
• 578.465 anak SMP/MTS
• 424.145 anak SMA/MA/SMK
• 10.681 anak di pondok pesantren
• 4.548 anak sekolah luar biasa
• 7.811 anak balita
• 1.835 ibu hamil
• 2.613 ibu menyusui

Meskipun demikian, jumlah penerima manfaat ini masih jauh dari target keseluruhan yang mencapai 82,9 juta orang. Pemerintah juga telah mencatat sebanyak 726 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi dan akan terus ditingkatkan jumlahnya untuk memperluas jangkauan program MBG. Nazara menekankan komitmen pemerintah untuk meningkatkan cakupan program ini hingga mencapai target penerima manfaat yang telah ditetapkan.

Perlu diingat bahwa anggaran program MBG mengalami peningkatan signifikan. Awalnya, pemerintah mengalokasikan Rp 71 triliun untuk program ini, dengan target 15,5 juta anak sekolah dan 2,4 juta ibu hamil, menyusui, dan anak balita. Namun, seiring dengan evaluasi dan perluasan cakupan program, anggaran tersebut dinaikkan menjadi Rp 171 triliun, dan target penerima manfaat pun meningkat drastis menjadi 82,9 juta orang. Perbedaan yang signifikan antara realisasi dan target anggaran ini menimbulkan pertanyaan mengenai kendala yang dihadapi dalam penyaluran dana dan upaya-upaya yang akan dilakukan pemerintah untuk mempercepat proses pencairan anggaran dan pencapaian target program MBG.

Ke depan, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran program MBG perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat memantau perkembangan dan memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran dan efisien. Pemerintah juga perlu melakukan evaluasi menyeluruh untuk mengidentifikasi hambatan yang menyebabkan rendahnya realisasi anggaran dan merumuskan strategi yang efektif untuk mengatasi permasalahan tersebut. Hal ini penting untuk memastikan keberhasilan program MBG dalam memberikan akses gizi yang cukup bagi seluruh masyarakat yang membutuhkan.