Regulasi dan Moralitas dalam Pembagian Royalti Konser Musik: Dilema Hukum dan Etika Industri Hiburan

Kasus sengketa royalti antara pencipta lagu dan penyanyi dalam industri musik Indonesia belakangan ini kembali menyoroti pentingnya regulasi yang jelas dan kesadaran moral para pelaku industri. Perdebatan mengenai tanggung jawab pembayaran royalti, antara penyanyi sebagai penampil dan penyelenggara konser sebagai pihak yang memonetisasi pertunjukan, menggarisbawahi kompleksitas permasalahan hak cipta dalam konteks konser musik komersial. Lebih dari sekadar perselisihan ekonomi, kasus ini mempertanyakan pondasi etika dan keadilan dalam sebuah industri yang mengandalkan kreativitas dan kerja keras banyak pihak.

Aspek Hukum Pembagian Royalti

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta secara tegas mengatur hak ekonomi pencipta. Pasal 8 UU tersebut menyatakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak untuk memperoleh manfaat ekonomi atas ciptaannya. Ini dilandasi teori hak alamiah, di mana pencipta berhak atas hasil jerih payahnya. Namun, implementasi hukum tersebut dalam praktiknya kerap menimbulkan ambiguitas, terutama dalam menentukan pihak yang bertanggung jawab membayar royalti dalam konser musik.

Pasal 87 ayat (2) UU Hak Cipta secara eksplisit menyatakan bahwa pengguna hak cipta yang berkewajiban membayar royalti. Dalam konteks konser musik berbayar, penyelenggara konserlah yang bertindak sebagai pengguna hak cipta karena mereka yang memperoleh keuntungan ekonomi dari pertunjukan tersebut. Penyanyi, dalam hal ini, berperan sebagai pelaku pertunjukan, bukan pengguna hak cipta. Oleh karena itu, tanggung jawab hukum untuk membayar royalti kepada pencipta lagu secara tegas dibebankan kepada penyelenggara konser, bukan penyanyi.

Dimensi Moral dan Etika Industri Musik

Meskipun hukum telah memberikan kerangka regulasi yang jelas, aspek moral dan etika tetap menjadi pertimbangan penting dalam industri musik. Meskipun tidak memiliki kewajiban hukum untuk membayar royalti, penyanyi memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa pertunjukan musik yang mereka ikuti menghormati hak cipta. Sikap proaktif penyanyi dalam memastikan kepatuhan terhadap hak cipta tidak hanya memperkuat penegakan hukum, tetapi juga membangun budaya etika yang sehat dalam industri.

Hal ini mencakup:

• Memastikan transparansi pembayaran royalti: Penyanyi dapat menanyakan secara aktif kepada penyelenggara konser mengenai mekanisme pembagian royalti kepada pencipta lagu.
• Menolak tampil dalam konser yang tidak menghormati hak cipta: Sikap tegas ini memberikan tekanan pada penyelenggara untuk mematuhi regulasi yang berlaku.
• Mendorong transparansi kontrak: Kontrak kerja antara penyanyi dan penyelenggara konser harus memuat klausul yang jelas mengenai hak cipta dan pembagian royalti.
• Berkolaborasi dengan organisasi pengelola hak cipta: Penyanyi dapat berperan aktif dalam menjalin kerjasama dengan lembaga yang berwenang dalam mengelola dan mendistribusikan royalti.

Dengan demikian, tanggung jawab moral penyanyi menjadi elemen krusial dalam mewujudkan keadilan royalti. Ini bukan sekadar pelengkap hukum, melainkan pilar penting dalam membangun ekosistem industri musik yang berkelanjutan, adil, dan etis.

Kesimpulan

Mewujudkan keadilan royalti dalam konser musik memerlukan sinergi antara penegakan hukum dan kesadaran moral. Regulasi yang jelas dari pemerintah menjadi landasan hukum yang kuat, namun penerapannya membutuhkan komitmen dan tanggung jawab moral dari seluruh pelaku industri, termasuk penyanyi. Dengan mengutamakan transparansi, kepatuhan hukum, dan etika yang tinggi, industri musik dapat menciptakan lingkungan yang lebih adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.