Wapres Gibran dan Menkop Bantah Isu Reshuffle Kabinet April 2025

Jakarta, 14 Maret 2025 - Beredarnya isu perombakan kabinet atau reshuffle pada bulan April 2025 telah dibantah oleh beberapa pejabat tinggi pemerintahan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, ketika ditanya mengenai kabar tersebut di Jakarta Convention Center (JCC) hari Jumat, memberikan respon singkat, "Reshuffle apa?" Jawaban singkat tersebut memicu spekulasi lebih lanjut, namun Wapres enggan memberikan komentar lebih rinci terkait isu tersebut.

Sementara itu, Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, dengan tegas menyatakan bahwa kabar reshuffle tersebut adalah hoaks. Dalam keterangan terpisah di lokasi yang sama, Menkop Budi Arie menekankan bahwa saat ini tidak ada rencana perombakan kabinet dan kondisi pemerintahan berjalan dengan baik. Pernyataannya yang lugas, "Tidak ada. Itu hoaks. Kabinet baik," memberikan kontras terhadap spekulasi yang beredar di publik.

Sikap serupa ditunjukkan oleh Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad. Dasco menegaskan bahwa berdasarkan konfirmasi langsung kepada pihak pemerintah, tidak ada indikasi pergantian posisi menteri dalam waktu dekat. Ia juga secara khusus membantah isu pengunduran diri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dasco menjelaskan, "Saya sudah cek ke pemerintah, belum ada rencana reshuffle. Dan kalau terkait Bu Sri Mulyani, saya juga belum sempat (menanyakan langsung)." Lebih lanjut, ia menjelaskan pertemuan antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menkeu Sri Mulyani beberapa waktu lalu hanyalah pertemuan silaturahmi berbuka puasa sembari membahas kondisi ekonomi terkini.

Ketiga pernyataan pejabat tinggi negara tersebut memberikan gambaran yang relatif konsisten: tidak ada rencana reshuffle kabinet dalam waktu dekat, khususnya pada bulan April 2025 seperti yang ramai diisukan. Meskipun tanggapan Wapres Gibran terkesan singkat, penjelasan tegas dari Menkop Budi Arie dan Wakil Ketua DPR Dasco membantu meredam spekulasi yang beredar dan meyakinkan publik atas kestabilan kabinet saat ini. Kejelasan informasi dari sumber terpercaya ini penting untuk menghindari penyebaran informasi yang salah dan menjaga stabilitas politik nasional.

Pernyataan-pernyataan ini juga menyiratkan upaya pemerintah untuk mengelola informasi publik secara efektif dan transparan, terutama dalam menghadapi isu-isu sensitif seperti perombakan kabinet. Kecepatan tanggapan dari pihak terkait juga menunjukkan pentingnya komunikasi yang baik antara pemerintah dan publik untuk mencegah kesalahpahaman dan menjaga kepercayaan publik.