Kerja Sama KemenPPPA dan Polri Percepat Penanganan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak

Angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia masih memprihatinkan. Berdasarkan survei Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) tahun 2024, terungkap fakta mengejutkan: satu dari empat perempuan di Indonesia pernah mengalami berbagai bentuk kekerasan, mulai dari fisik, psikis, hingga seksual. Situasi ini semakin mengkhawatirkan dengan data yang menunjukkan bahwa satu dari dua anak pernah mengalami kekerasan seksual. Menyikapi kondisi tersebut, KemenPPPA telah mengambil langkah strategis dengan menjalin kerja sama intensif bersama Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri dan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi).

Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara KemenPPPA, Bareskrim Polri, dan Peradi menandai komitmen bersama untuk mempercepat dan meningkatkan efektivitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Menteri PPPA, Arifatul Choiri Fauzi, menekankan pentingnya kolaborasi multi-sektoral dalam upaya menekan angka kekerasan yang terus meningkat. Beliau menjelaskan bahwa kerja sama ini diharapkan mampu memberikan prioritas penanganan kasus, memastikan proses hukum berjalan lancar, dan memberikan hukuman yang setimpal kepada para pelaku. KemenPPPA berharap kerja sama ini dapat menjadi model kolaborasi yang efektif dan dapat direplikasi di daerah.

Dari pihak kepolisian, Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada menyatakan dukungan penuh terhadap kerja sama ini. Ia menegaskan bahwa pembentukan Direktorat Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Perlindungan Perempuan dan Anak (TPPO dan TPPA) di lingkungan Polri merupakan bukti komitmen nyata institusi kepolisian dalam melindungi kelompok rentan, termasuk perempuan dan anak. Direktorat ini dibentuk untuk fokus menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak secara lebih efektif dan terintegrasi. Komitmen ini juga sejalan dengan arahan Kapolri untuk memberikan perhatian lebih terhadap perlindungan perempuan dan anak.

Kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan sinergi antar lembaga dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dengan adanya kolaborasi yang kuat antara KemenPPPA, Bareskrim Polri, dan Peradi, diharapkan proses hukum dapat lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Peradi akan berperan dalam memberikan pendampingan hukum bagi korban dan memastikan penegakan hukum berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya impunitas dan memberikan rasa keadilan bagi korban kekerasan. Melalui sinergi dan komitmen bersama ini, diharapkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia dapat ditekan secara signifikan dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan melindungi perempuan dan anak Indonesia.

Langkah-langkah konkret yang akan dilakukan dalam kerjasama ini antara lain:

• Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
• Peningkatan akses korban terhadap layanan bantuan hukum dan perlindungan.
• Penguatan sistem informasi dan data terkait kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
• Penyebarluasan informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
• Pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kerja sama.

Keberhasilan upaya ini memerlukan peran serta seluruh pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, masyarakat sipil, dan media massa dalam meningkatkan kesadaran dan mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Komitmen bersama dan kerja keras dari semua pihak sangat krusial untuk mewujudkan Indonesia yang ramah dan melindungi perempuan serta anak.