Ancaman Mogok Nasional Sopir Truk: SKB Angkutan Lebaran 2025 Tuai Kontroversi

Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) telah melayangkan ancaman mogok nasional yang akan berdampak signifikan terhadap distribusi barang dan logistik nasional. Ancaman ini muncul sebagai respons terhadap Surat Keputusan Bersama (SKB) Angkutan Barang periode Lebaran 2025, yang membatasi operasional angkutan barang selama dua pekan, tepatnya dari tanggal 24 Maret hingga 8 April 2025. Keputusan ini telah menimbulkan gejolak di kalangan pengusaha truk, yang menilai pembatasan tersebut terlalu lama dan berpotensi merugikan perekonomian nasional.

Menanggapi ancaman mogok tersebut, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menegaskan bahwa SKB tersebut telah disepakati bersama oleh sejumlah instansi terkait, termasuk Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, dan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Menhub menyatakan belum ada rencana revisi atas SKB tersebut, meskipun dampaknya terhadap kelancaran arus barang dan logistik sudah diprediksi.

"SKB ini telah melalui proses pembahasan yang panjang dan matang bersama stakeholder terkait. Tujuannya adalah untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas selama periode mudik dan balik Lebaran," ujar Menhub dalam keterangan persnya di Jakarta, Jumat (14/3/2025).

Namun, argumentasi Menhub tersebut dibantah oleh Ketua Umum Aptrindo, Gemilang Tarigan. Gemilang menilai pembatasan operasional truk selama dua pekan terlalu memberatkan para pengusaha dan justru kontraproduktif terhadap upaya pemerintah dalam meningkatkan perekonomian nasional. Ia menekankan bahwa pembatasan ini akan berdampak serius pada sektor ekspor impor.

"Pembatasan ini akan menyebabkan penumpukan barang di pelabuhan, meningkatkan biaya logistik, dan berpotensi mengganggu rantai pasok. Hal ini akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama sektor ekspor-impor," tegas Gemilang dalam pernyataan tertulisnya. Aptrindo sendiri bersiap untuk memulai aksi mogok pada 20 Maret 2025, sebagai bentuk protes terhadap SKB tersebut.

Dampak potensial dari mogok nasional ini sangat luas. Selain penumpukan barang dan peti kemas di pelabuhan, potensi kenaikan harga barang konsumsi juga menjadi ancaman nyata. Ketidakpastian distribusi barang akan berdampak pada ketersediaan barang di pasar, yang dapat berujung pada inflasi. Pemerintah dihadapkan pada dilema antara menjaga kelancaran arus mudik dan potensi kerugian ekonomi yang lebih besar akibat mogok nasional para sopir truk.

Situasi ini menuntut langkah cepat dan terukur dari pemerintah. Dialog dan negosiasi yang konstruktif antara pemerintah dan Aptrindo sangat penting untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan dan mencegah dampak negatif yang lebih luas bagi perekonomian nasional. Mencari titik temu antara kepentingan kelancaran lalu lintas mudik Lebaran dan kelangsungan usaha para pengusaha truk menjadi tantangan utama saat ini.

Berikut poin-poin penting yang perlu diperhatikan:

• Ancaman mogok nasional dari Aptrindo.
• SKB Angkutan Barang periode Lebaran 2025 yang menjadi pemicu.
• Pembatasan operasional angkutan barang selama 24 Maret - 8 April 2025.
• Potensi penumpukan barang dan kenaikan biaya logistik.
• Dampak negatif terhadap perekonomian nasional, khususnya ekspor-impor.
• Pernyataan Menhub dan Ketua Umum Aptrindo yang saling bertolak belakang.
• Perlunya solusi cepat dan terukur dari pemerintah untuk mencegah dampak lebih besar.