Kebijakan Fiskal yang Tidak Konsisten: Ancaman Terhadap Kepercayaan Pasar dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Indonesia saat ini menghadapi tantangan ekonomi yang kompleks pasca pandemi, diperparah oleh ketidakpastian global yang semakin meningkat. Dalam situasi ini, konsistensi dan transparansi kebijakan pemerintah menjadi penentu utama dalam menjaga stabilitas ekonomi dan menarik investasi. Namun, beberapa kebijakan fiskal dan pengelolaan sumber daya manusia belakangan ini justru menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha dan investor.

Ketidakpastian dalam Kebijakan Fiskal dan Pengelolaan ASN

Salah satu sumber ketidakpastian utama berasal dari program efisiensi anggaran yang ambisius. Target penghematan yang signifikan, meskipun bermaksud baik untuk mengalokasikan dana ke program prioritas, telah diimplementasikan dengan cara yang terkesan terburu-buru dan kurang transparan. Akibatnya, banyak kementerian dan pemerintah daerah menahan belanja, menciptakan kegamangan dan menghentikan beberapa proyek pembangunan. Ketidakjelasan ini menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak memiliki peta jalan fiskal yang jelas dan terukur.

Ketidakpastian juga muncul dari kebijakan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN). Perubahan mendadak mengenai jadwal pengangkatan, awalnya ditunda dengan alasan efisiensi anggaran, kemudian dibantah oleh pihak Istana dengan alasan teknis. Pernyataan yang saling bertentangan ini menimbulkan kebingungan dan menimbulkan spekulasi negatif mengenai kondisi keuangan negara. Ketidakjelasan ini diperburuk dengan keterlambatan publikasi laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang biasanya menjadi acuan penting bagi investor.

Dampak Negatif terhadap Dunia Usaha dan Investasi

Ketidakkonsistenan kebijakan fiskal berdampak nyata pada iklim investasi dan dunia usaha. Ketidakpastian membuat pelaku bisnis kesulitan dalam pengambilan keputusan. Di sektor konstruksi, misalnya, banyak proyek yang terhenti akibat pemotongan anggaran, mengakibatkan kontraktor mengalami penurunan order dan potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dampaknya meluas ke sektor lain melalui efek domino.

Penundaan pengangkatan lebih dari 250.000 CPNS juga berdampak ekonomi yang signifikan. Menurut simulasi Celios, penundaan tersebut berpotensi menghilangkan pendapatan total Rp 11,9 triliun, menurunkan konsumsi rumah tangga hingga Rp 10,4 triliun, dan mengurangi potensi penjualan pelaku usaha sekitar Rp 3,68 triliun. Situasi ini ironis, karena pemerintah menahan belanja justru ketika ekonomi membutuhkan stimulus.

Dari perspektif investor, sinyal kebijakan yang membingungkan mengikis kepercayaan. Investor, baik domestik maupun asing, mengharapkan stabilitas dan kejelasan regulasi. Ketidakjelasan data fiskal dan perubahan kebijakan mendadak membuat investor cenderung menunggu dan melihat (wait and see), yang berakibat pada pelemahan indeks saham, peningkatan volatilitas nilai tukar, dan penurunan minat investasi.

Rekomendasi untuk Memulihkan Kepercayaan

Untuk mengatasi situasi ini, pemerintah perlu:

• Meningkatkan transparansi fiskal: Publikasi laporan APBN tepat waktu dan penjelasan yang transparan mengenai kebijakan efisiensi sangat penting untuk mengurangi spekulasi negatif.
• Menjaga konsistensi dan kejelasan kebijakan: Setiap keputusan penting harus dikomunikasikan secara konsisten dan jelas di seluruh jajaran pemerintahan, dengan alasan yang terukur dan mudah dipahami.
• Mempersiapkan langkah mitigasi: Proyek yang tertunda perlu diprioritaskan kembali, sementara dana hasil penghematan dialirkan ke program produktif untuk menjaga perputaran ekonomi.
• Melakukan komunikasi proaktif: Pemerintah harus secara rutin menjelaskan kondisi APBN dan langkah-langkah antisipatif yang diambil untuk meningkatkan kepercayaan pasar.

Ketidakpastian adalah musuh utama pertumbuhan ekonomi. Dengan menjaga transparansi, konsistensi, dan komunikasi yang efektif, pemerintah dapat memulihkan kepercayaan pasar, menarik investasi, dan mencapai target pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan. Stabilitas kebijakan fiskal adalah kunci untuk masa depan ekonomi Indonesia yang lebih baik.