Dukungan PDIP Sumut untuk Pemerintahan Prabowo: Tanpa Gibran, Tetap dengan Pengawasan yang Tegas

DPP PDI Perjuangan Sumatera Utara (Sumut) menegaskan komitmen partai dalam mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua DPP PDIP Sumut, Rapidin Simbolon, dalam sambutan acara buka puasa bersama di Medan, Minggu (16 Maret 2025). Pernyataan dukungan tersebut, menariknya, tidak menyertakan nama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sikap ini disambut tawa riuh kader PDIP yang hadir.

Rapidin Simbolon secara eksplisit menjelaskan alasan di balik keputusan tersebut. Ia menekankan bahwa Gibran Rakabuming Raka telah dipecat dari keanggotaan PDI Perjuangan. “Pak Gibran telah dipecat dari PDI Perjuangan. Sejarahnya sudah diketahui publik. Pernyataan dukungan kami ini terkait dengan catatan perjalanan PDI Perjuangan, termasuk bagaimana partai ini pernah mengalami perlakuan hukum yang tidak adil,” tegas Rapidin. Ia menambahkan bahwa pernyataan tersebut merupakan representasi dari kecaman partai atas ketidakadilan yang dialami.

Meskipun memberikan dukungan penuh pada pemerintahan Prabowo Subianto, Rapidin memastikan bahwa PDI Perjuangan akan menjalankan fungsi kontrol pemerintahan secara efektif. Hal ini, menurutnya, sesuai dengan arahan langsung dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. “Dukungan kami kepada pemerintahan Pak Prabowo Subianto, yang diinstruksikan langsung Ibu Ketua Umum dan dijalankan oleh fraksi di DPR RI, bukan berarti kami akan berhenti menjalankan fungsi check and balances. Pengawasan tetap akan dilakukan untuk menjaga keseimbangan pemerintahan,” ujarnya. Rapidin menekankan pentingnya mempertahankan keseimbangan kekuasaan dan memastikan akuntabilitas pemerintahan.

Lebih lanjut, Rapidin menjelaskan bahwa hubungan baik antara Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto menjadi landasan utama dukungan tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa hubungan personal tersebut tidak mengurangi kewajiban partai untuk menjalankan fungsi pengawasan dan kritik konstruktif terhadap jalannya pemerintahan. Komitmen PDIP Sumut untuk mendukung pemerintahan Prabowo tetap teguh, namun diiringi dengan pengawasan yang ketat untuk memastikan pemerintahan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebaikan bagi rakyat Indonesia.

PDI Perjuangan, meskipun menyatakan dukungan, tetap bertekad untuk menjalankan peran sebagai penyeimbang kekuasaan. Hal ini merupakan komitmen partai untuk memastikan pemerintahan yang akuntabel dan bertanggung jawab. Dukungan tersebut bukanlah blanko cek, melainkan berbasis pada kerjasama yang disertai pengawasan yang tegas dan berkelanjutan.

Catatan: Pernyataan dukungan ini diumumkan dalam suasana buka puasa bersama, yang menunjukkan upaya PDIP Sumut untuk membangun komunikasi politik yang kondusif dan terbuka.