PDIP Sumut Tegaskan Dukungan Pemerintahan Prabowo, Sikap Waspada terhadap Eksekutif Tetap Dijunjung

Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, Rapidin Simbolon, secara resmi menyatakan dukungan partainya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara buka puasa bersama kader PDIP di Hotel Grand Mercure, Medan, Sabtu (15/3/2025). Rapidin menegaskan bahwa keputusan ini merupakan arahan langsung dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, yang mempertimbangkan dinamika politik terkini. Meskipun menyatakan dukungan penuh, Rapidin menekankan pentingnya mempertahankan fungsi check and balance oleh fraksi PDI Perjuangan terhadap jalannya pemerintahan.

"Arahan Ibu Ketua Umum mempertimbangkan kondisi politik saat ini, mengarahkan PDI Perjuangan untuk tetap mendukung pemerintahan Prabowo Subianto," tegas Rapidin. Namun, pernyataan dukungan tersebut tidak menyertakan nama Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka. Keputusan untuk tidak menyebut nama Gibran, menurut Rapidin, berkaitan dengan sejarah internal partai dan peristiwa yang dianggap mencederai PDI Perjuangan. Ia menjelaskan bahwa tidak menyebut nama Gibran merupakan bentuk penekanan pada peran kritis yang akan tetap dijalankan oleh partai dalam mengawasi jalannya pemerintahan.

Rapidin mengajak seluruh anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara untuk menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. "Dukungan kita terhadap pemerintahan Bapak Prabowo Subianto tidak mengurangi komitmen kita untuk menjalankan check and balance," jelasnya. Ia menambahkan, pesan dari Ketua Umum Megawati untuk senantiasa bersuara demi kebenaran, kejujuran, dan integritas harus menjadi pedoman bagi seluruh kader PDI Perjuangan dalam menjalankan tugas pengawasan.

Lebih lanjut, Rapidin menjelaskan alasan tidak menyebut nama Gibran berkaitan dengan masa lalu Gibran di PDIP. Ia mengatakan bahwa Gibran pernah dipecat dari partai dan peristiwa tersebut dianggap sebagai sejarah kelam bagi PDI Perjuangan. "Semua tahu sejarahnya. Ini berkaitan dengan bagaimana PDI Perjuangan pernah dizalimi dan mendapatkan perlakuan hukum yang tidak adil," ungkap Rapidin. Meskipun demikian, Rapidin menekankan bahwa Ketua Umum Megawati memiliki hubungan yang baik dengan Presiden Prabowo. Dukungan PDIP, kata dia, diharapkan dapat membantu menjaga keseimbangan pemerintahan serta memastikan pengawasan berjalan efektif.

Rapidin, yang juga menjabat sebagai Anggota DPR RI Komisi XIII, menegaskan kembali komitmen PDIP untuk menjalankan pengawasan yang maksimal terhadap pemerintahan Prabowo. Hal ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan dan memastikan jalannya pemerintahan berjalan sesuai dengan koridor hukum dan kepentingan rakyat.

Check and balance tetap menjadi prioritas utama PDI Perjuangan dalam mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Partai akan terus melakukan pengawasan yang kritis dan objektif untuk kepentingan bangsa dan negara. Komitmen ini merupakan bentuk perwujudan dari nilai-nilai kejujuran, kebenaran, dan integritas yang dipegang teguh oleh PDIP.