Relawan Jokowi Ancam Tindak Hukum Pemfitnah; PDI Perjuangan Tetap Meragukan

Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengaku kerap menerima celaan dan hinaan namun memilih diam, telah memicu reaksi beragam. Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) menyatakan akan mendesak Jokowi untuk mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang dianggap memfitnahnya. Hal ini disampaikan Ketua Bara JP, Utje Gustaaf Patty, menanggapi pernyataan PDI Perjuangan yang meragukan klaim Jokowi tersebut. Patty menegaskan bahwa sikap diam Jokowi selama menjabat presiden berbeda dengan situasi pasca-jabatan. Kini, menurutnya, tidak menutup kemungkinan Jokowi akan menindak para pemfitnah melalui jalur hukum.

"Sikap Pak Jokowi yang selama ini cenderung menahan diri, berbeda dengan konteks saat ini. Beliau bukan lagi presiden. Oleh karena itu, kami membuka peluang untuk mendesak beliau mengambil langkah hukum terhadap penyebaran fitnah yang telah menimbulkan kegaduhan di masyarakat," tegas Patty dalam keterangan pers pada Minggu (16/3/2025). Patty menambahkan bahwa para pemfitnah tersebut kerap menyebarkan isu-isu tanpa bukti valid, semata-mata untuk menciptakan keresahan publik. Ia juga menekankan silaturahmi yang tetap terjalin antara relawan dan Jokowi, dengan kunjungan rutin ke kediaman Jokowi di Solo.

"Hampir setiap hari ada relawan yang berkunjung ke Solo untuk bersilaturahmi. Banyak relawan yang belum sempat bertemu beliau saat menjabat, jadi momen ini sangat berharga," ungkap Patty. Sementara itu, di kubu PDI Perjuangan, anggapan berbeda disampaikan oleh politisi Guntur Romli. Romli menilai pernyataan Jokowi tentang sikap diamnya kontradiktif dengan aktivitas publiknya yang tetap intens, bahkan setelah menyatakan akan kembali menjadi warga biasa.

Romli mempertanyakan konsistensi pernyataan Jokowi, mencontohkan rencana Jokowi kembali ke Solo dan menjadi rakyat biasa yang dinilainya bertolak belakang dengan aktivitas politiknya yang masih berlanjut. "Pernyataan Jokowi soal blusukan politik, pembentukan partai baru, dan dukungan terhadap Gibran sebagai cawapres, menunjukkan ketidaksesuaian dengan pernyataan sebelumnya," ujar Romli. Ia juga menyoroti pernyataan Jokowi terkait Gibran Rakabuming Raka yang tidak akan menjadi cawapres karena baru dua tahun menjabat Wali Kota, namun kemudian didukung untuk posisi tersebut. Romli menyebut pernyataan Jokowi sebagai 'sein kiri tapi belok kanan'.

Lebih lanjut, Romli menanggapi isu mengenai utusan Jokowi yang meminta PDIP agar tidak memecatnya. Ia tidak memberikan komentar detail, namun menegaskan bahwa penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh KPK terkait dengan pemecatan Jokowi dan keluarganya dari PDIP. "Semua informasi yang kami terima sebelumnya telah terbukti kebenarannya," tambah Romli. Pernyataan-pernyataan yang saling bertolak belakang ini menunjukkan dinamika politik yang kompleks pasca-Jokowi meninggalkan jabatan kepresidenan, dan menimbulkan berbagai interpretasi dari berbagai pihak.

Berikut poin penting dari pernyataan kedua belah pihak:

• Bara JP akan mendesak Jokowi untuk menempuh jalur hukum terhadap pemfitnah.
• PDI Perjuangan meragukan klaim Jokowi yang mengaku sering menerima celaan dan hinaan namun diam.
• Guntur Romli dari PDI Perjuangan menilai pernyataan Jokowi seringkali kontradiktif dan tidak konsisten.
• Relawan Jokowi tetap aktif berkomunikasi dan bersilaturahmi dengan mantan Presiden.
• Isu pemecatan Jokowi dari PDI Perjuangan dan penahanan Sekjen Hasto Kristiyanto tetap menjadi sorotan.

Situasi ini memperlihatkan perbedaan pandangan yang cukup tajam antara relawan Jokowi dan sebagian pihak di internal PDI Perjuangan. Ke depan, perkembangan kasus ini perlu dipantau untuk melihat apakah Jokowi akan benar-benar mengambil langkah hukum, dan bagaimana respon PDI Perjuangan selanjutnya.