Penanganan Bencana Hidrometeorologi: Rakor Koordinasi Antar Lembaga di Tengah Ancaman Banjir Jabodetabek

Mentri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, memimpin rapat koordinasi (rakor) virtual pada Selasa, 4 Maret 2025, untuk membahas penanganan bencana hidrometeorologi yang tengah mengancam wilayah Jabodetabek. Rakor tersebut merespon dampak hujan lebat yang terjadi pada Minggu, 2 Maret 2025, yang mengakibatkan kenaikan debit air di Bendung Katulampa dan meluapnya Kali Ciliwung, yang kemudian berdampak banjir di sejumlah wilayah Jakarta, Bekasi, dan Bogor. Pertemuan penting ini melibatkan berbagai instansi pemerintah dan lembaga terkait untuk memastikan respon yang terkoordinir dan efektif dalam menghadapi situasi darurat ini.

Dalam upaya mitigasi dan penanggulangan bencana yang komprehensif, rakor tersebut dihadiri oleh sejumlah pihak kunci. Peserta rakor meliputi:

• Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
• Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas)
• Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
• Walikota Bekasi
• Walikota Bogor
• Walikota Depok
• BPBD DKI Jakarta
• BPBD Jawa Barat
• BPBD Kota Tangerang
• Kalaksa BPBD Banten
• Polres Kota Depok
• Kodam III Siliwangi
• Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Depok

Koordinasi antar lembaga ini dinilai krusial mengingat dampak meluasnya banjir yang diakibatkan oleh cuaca ekstrim. Laporan dari BPBD Jakarta menyebutkan bahwa hujan deras pada Minggu malam telah menyebabkan peningkatan signifikan pada ketinggian air di Bendung Katulampa, yang berujung pada meluapnya Kali Ciliwung dan mengakibatkan genangan air di beberapa titik permukiman. Banjir tersebut tak hanya melanda wilayah Bogor, namun juga merembet ke Jakarta dan Bekasi, mengakibatkan dampak luas bagi masyarakat.

Menko PMK Pratikno, saat dikonfirmasi secara singkat, membenarkan penyelenggaraan rakor virtual tersebut. Rakor ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengantisipasi dan menangani bencana hidrometeorologi, terutama di wilayah Jabodetabek yang rawan terhadap banjir. Langkah-langkah konkret yang akan diambil pasca rakor ini, termasuk upaya mitigasi jangka panjang, akan menjadi fokus utama dalam penanganan bencana ke depannya. Koordinasi yang efektif dan respon yang cepat dari berbagai pihak terkait menjadi kunci keberhasilan dalam mengurangi dampak kerugian dan melindungi keselamatan masyarakat dari ancaman bencana hidrometeorologi.

Lebih lanjut, rakor ini diharapkan dapat menghasilkan strategi yang terintegrasi dalam menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi di masa mendatang, termasuk sistem peringatan dini yang lebih akurat dan efektif serta rencana evakuasi yang terstruktur. Hal ini penting untuk memastikan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana serupa di masa depan, guna meminimalisir dampak kerusakan dan korban jiwa.