Pramono Anung Pastikan Pelantikan Pejabat Definitif Pemprov DKI Jakarta Pasca Lebaran

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan kepastian terkait pengangkatan pejabat definitif di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Setelah melalui periode Pelaksana Tugas (Plt) yang cukup panjang, Pramono menyatakan bahwa pelantikan tersebut akan dilaksanakan setelah perayaan Hari Raya Idul Fitri 1446 H/2025 M. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Pramono Anung di Balai Kota Jakarta pada Senin, 17 Maret 2025. Ia menegaskan komitmennya untuk mengisi posisi-posisi penting di pemerintahan daerah dengan pejabat yang tepat dan berkompeten.

Proses seleksi yang akan dijalankan oleh Pramono Anung tidaklah sembarangan. Beliau menekankan bahwa setiap calon pejabat akan melalui proses seleksi dan wawancara langsung. Hal ini dilakukan guna memastikan kesesuaian kompetensi dan visi misi calon pejabat dengan kebutuhan Pemprov DKI Jakarta. "Saya akan melakukan diskusi langsung, one-on-one, dengan setiap calon pejabat," tegas Pramono. Proses ini tidak hanya terbatas pada kepala dinas, namun juga akan merambah ke tingkat lurah, Ketua RW, dan Ketua RT. Proses ini bertujuan untuk memastikan pemimpin di setiap tingkatan memiliki komitmen dan visi yang selaras dengan program Pemprov DKI Jakarta. Lebih jauh, Pramono menjelaskan bahwa proses seleksi ini bertujuan untuk menemukan sosok-sosok yang tidak hanya kompeten, tetapi juga memiliki mimpi besar untuk memajukan Jakarta. "Saya ingin mereka punya mimpi. Pak Lurah bermimpi menjadi wali kota. Mimpi itu harus dibuat dan dibangun," ujarnya.

Pengalaman Pramono Anung selama sepuluh tahun sebagai Sekretaris TPA dan anggota tim penilai akhir menjadi bekal berharga dalam proses seleksi ini. Ia mengklaim memiliki pemahaman yang mendalam mengenai sosok-sosok yang layak dan pantas untuk menduduki posisi-posisi strategis di pemerintahan daerah. Lebih dari sekadar kompetensi teknis, Pramono juga menekankan pentingnya kepemimpinan yang adil dan responsif terhadap permasalahan yang dihadapi oleh bawahan. "Yang namanya pemimpin itu harus hadir ketika anak buahnya diperlakukan tidak adil," tandasnya.

Pramono juga memberikan pesan penting terkait status Plt. Ia menegaskan bahwa status Plt bukan sebagai celah untuk melakukan mutasi atau intervensi yang tidak sesuai prosedur. Semua proses akan dijalankan secara transparan dan akuntabel. "Bekerja dengan saya harus gembira. Jangan tidak gembira, jangan terlalu stres. Yang PLT, mudah-mudahan didefinitifkan oleh Pak Gubernur dan tidak diganggu, yang paling penting itulah," pesan Pramono. Dengan demikian, Pramono Anung berharap, pasca Lebaran, Pemprov DKI Jakarta akan memiliki jajaran pejabat definitif yang kompeten dan berkomitmen untuk mewujudkan visi pembangunan Jakarta yang lebih baik.

• Proses seleksi pejabat definitif dilakukan secara langsung oleh Gubernur.
• Seleksi melibatkan wawancara individu dengan setiap calon pejabat, mulai dari kepala dinas hingga RT/RW.
• Gubernur menekankan pentingnya kepemimpinan yang adil dan visi untuk kemajuan Jakarta.
• Status Plt ditegaskan tidak boleh dimanfaatkan untuk intervensi birokrasi.
• Pelantikan pejabat definitif direncanakan setelah Lebaran 2025.