Pemerintah Percepat Pengangkatan CPNS dan PPPK: Menjawab Polemik dan Menjamin Kesiapan Instansi

Pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) untuk formasi CPNS dan PPPK akan dipercepat, demikian disampaikan pemerintah. Keputusan ini mengakhiri polemik yang muncul setelah rencana penundaan pengangkatan yang sebelumnya diumumkan. Jadwal terbaru menetapkan pengangkatan CPNS paling lambat Juni 2025, dan PPPK pada Oktober 2025. Percepatan ini diambil setelah mempertimbangkan berbagai faktor dan melalui proses analisis mendalam yang melibatkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan instansi terkait lainnya.

Sebelumnya, rencana pengangkatan CPNS dijadwalkan pada Oktober 2025, mundur dari perkiraan awal April-Mei 2025. Sementara itu, pengangkatan PPPK sempat diundur hingga Maret 2026. Menteri PANRB, Rini Widyantini, menjelaskan beberapa alasan di balik penyesuaian jadwal awal. Penjelasan tersebut meliputi:

• Keselarasan Tanggal Mulai Kerja (TMT): Seringkali, terdapat perbedaan waktu antara tanggal pengangkatan dan TMT atau Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) yang dikeluarkan instansi. Hal ini menyebabkan CASN harus menunggu lama sebelum mulai bekerja.
• Ketidaksesuaian Formasi: Terdapat ketidaksesuaian antara formasi yang diusulkan Kementerian/Lembaga (KL) dan pemerintah daerah (Pemda) dengan kualifikasi tenaga non-ASN yang terdaftar di database BKN. Kondisi ini berpotensi menempatkan CASN pada formasi yang tidak tepat.
• Perubahan Organisasi dan Kepemimpinan: Perubahan kabinet dan pelantikan kepala daerah baru membutuhkan penyesuaian penempatan pegawai di KL dan Pemda.
• Permintaan Penundaan: Sebanyak 213 KL dan Pemda mengajukan penundaan pengangkatan dengan berbagai alasan.

Meskipun awalnya diputuskan pengangkatan CPNS pada Oktober 2025 dan PPPK pada Maret 2026 untuk memastikan kesiapan instansi, respon masyarakat dan berbagai dinamika yang muncul dalam dua minggu terakhir mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi kembali. Melalui simulasi, analisis, dan formulasi ulang, pemerintah akhirnya memutuskan percepatan pengangkatan CASN. Keputusan ini juga mendapat dukungan dari Presiden Prabowo Subianto.

Percepatan ini diharapkan dapat memberikan kepastian dan perlindungan bagi hak-hak CASN, serta memastikan kesiapan instansi pemerintah dalam menerima dan menempatkan mereka secara efektif. Pemerintah menekankan komitmennya untuk memastikan proses pengangkatan CASN dilakukan secara hati-hati dan transparan, demi terwujudnya pelayanan publik yang optimal.

Proses pengangkatan CASN yang lebih cepat ini diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang sebelumnya muncul dan memastikan integrasi yang lancar bagi para CASN ke dalam sistem pemerintahan.