Normalisasi Sungai Jawa Barat Butuh Rp 3,6 Triliun, Kolaborasi Pemprov Jabar dan Kementerian PU Diperlukan

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, baru-baru ini melakukan pertemuan krusial dengan Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU), Diana Kusumastuti, di Kantor Kementerian PU, Jakarta. Pertemuan yang berlangsung pada Senin, 17 Maret 2025 tersebut berfokus pada upaya penanggulangan banjir yang kerap melanda wilayah Jawa Barat. Pembahasan utama tertuju pada proyek normalisasi sungai, khususnya di wilayah Kota/Kabupaten Bogor dan Kota/Kabupaten Bekasi.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Dedi Mulyadi secara langsung menanyakan besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk melakukan normalisasi sungai di seluruh Jawa Barat. Pertanyaan tersebut dijawab oleh Wamen PU Diana Kusumastuti yang menyebutkan bahwa proyek pelebaran sungai sepanjang 33 kilometer membutuhkan dana yang cukup signifikan. "Nilai biayanya mencapai Rp 3,6 triliun," ungkap Wamen PU, menambahkan bahwa angka tersebut baru mencakup pembangunan tanggul dan baru untuk tahun ini. Lebih lanjut, Wamen PU menjelaskan bahwa masih terdapat proyek lain yang dibutuhkan untuk mengatasi masalah banjir, yaitu pembangunan delapan kolam retensi. Saat ini, studi kelayakan (feasibility study/FS) untuk proyek kolam retensi sedang berlangsung dan ditargetkan rampung dalam waktu dekat, dengan rencana pembangunan dimulai pada tahun 2026.

Meskipun proyek normalisasi sungai mendapat prioritas utama, Wamen PU Diana Kusumastuti juga menyoroti upaya Kementerian PU dalam menjaga kelestarian lingkungan di sekitar kantor kementerian. Beliau menjelaskan tentang pengelolaan sampah dan pelestarian berbagai jenis tanaman dan satwa di area kantor yang berada di kawasan hutan, menekankan pentingnya contoh yang baik dalam penataan kawasan hijau. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Dedi Mulyadi memberikan penekanan yang penting pada penyelamatan ekosistem secara menyeluruh. Ia menegaskan bahwa penanaman pohon di sekitar kantor kementerian bukanlah solusi utama, tetapi lebih penting menyelamatkan hutan dan ekosistem yang lebih luas. Gubernur Mulyadi menekankan perlunya pertimbangan serius dalam kebijakan pembangunan agar tidak merusak lingkungan dan memperparah masalah banjir. Ia mengingatkan betapa pentingnya menghindari kebijakan pembangunan yang hanya mengejar keuntungan ekonomi semata, yang berujung pada kerusakan lingkungan dan mempersempit aliran sungai.

Kedua pejabat sepakat bahwa kolaborasi erat antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kementerian PU sangatlah penting untuk penanganan banjir yang berkelanjutan. Kerjasama ini diharapkan dapat menghasilkan solusi terintegrasi dan efektif untuk mencegah bencana banjir yang berulang setiap tahunnya, sehingga dapat memberikan rasa aman dan kesejahteraan bagi masyarakat Jawa Barat. Langkah selanjutnya adalah memastikan tersedianya pendanaan yang cukup, menjalankan studi kelayakan secara transparan dan menyeluruh, serta memulai pelaksanaan proyek normalisasi sungai dan pembangunan kolam retensi dengan tepat waktu dan sesuai standar yang telah ditetapkan. Transparansi dan pengawasan publik terhadap proyek ini juga menjadi krusial agar dana yang dialokasikan dapat digunakan secara efektif dan efisien.

Berikut poin-poin penting yang perlu diperhatikan dalam proyek ini:

• Anggaran Normalisasi: Rp 3,6 triliun (khusus tanggul, tahun ini).
• Panjang Sungai: 33 km (yang perlu dinormalisasi), 19,4 km (yang sudah selesai).
• Kolam Retensi: 8 kolam retensi (dalam tahap studi kelayakan).
• Kolaborasi: Kerja sama antara Pemprov Jabar dan Kementerian PU.
• Ekosistem: Pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan ekosistem sungai.