Anggaran Jumbo Program Makan Bergizi Gratis: DPR Tekankan Transparansi dan Pencegahan Korupsi

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pemerintah yang menelan anggaran fantastis senilai Rp 25 triliun per bulan, atau Rp 300 triliun per tahun, untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat, tengah menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Besarnya anggaran tersebut memicu kekhawatiran akan potensi penyimpangan dan mendorong DPR untuk menekankan pentingnya transparansi dan pencegahan korupsi dalam pengelolaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini.

Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, dalam keterangannya pada Selasa (4/3/2025), menyatakan keprihatinannya terkait potensi fraud dalam program MBG. Menurutnya, anggaran yang mencapai Rp 25 triliun per bulan bukanlah angka yang kecil dan membutuhkan pengawasan ketat agar tidak terjadi penyelewengan. "Transparansi mutlak diperlukan dalam setiap tahapan pelaksanaan program ini," tegas Irma. Ia menambahkan bahwa pengawasan harus dilakukan mulai dari proses penganggaran, pengadaan bahan makanan, hingga pendistribusian kepada penerima manfaat.

Selain transparansi, Irma juga menyoroti pentingnya kontrol kualitas dan variasi menu makanan. Aspek kebersihan, nilai gizi, dan distribusi harus dipantau secara saksama untuk memastikan makanan yang diterima oleh penerima manfaat layak konsumsi dan memenuhi standar gizi yang dibutuhkan. "Sistem dapur umum yang mensuplai 3.000 paket makanan per dapur, misalnya, rawan terjadi pembusukan jika katering yang ditunjuk kurang berpengalaman atau pengawasannya lemah," imbuh Irma, seraya menambahkan bahwa Komisi IX DPR RI tengah berupaya mencari formulasi terbaik agar program MBG dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, telah mengonfirmasi kebutuhan anggaran yang mencapai Rp 25 triliun per bulan untuk mencapai target 82,9 juta penerima manfaat. Ia menjelaskan bahwa saat ini program MBG baru menjangkau 3 juta penerima dengan anggaran sekitar Rp 1 triliun per bulan. Peningkatan cakupan penerima manfaat secara signifikan akan berdampak pada peningkatan anggaran yang cukup drastis, terutama pada periode September hingga Desember 2025. Dadan memastikan bahwa anggaran sebesar Rp 71 triliun telah dialokasikan untuk program ini di tahun 2025, dan tambahan anggaran Rp 25 triliun per bulan akan diusulkan untuk memenuhi kebutuhan program yang diperluas cakupannya.

DPR menekankan pentingnya pengawasan yang komprehensif dan akuntabilitas yang tinggi dalam pengelolaan anggaran yang sangat besar ini. Komisi IX DPR RI akan terus memantau pelaksanaan program MBG dan memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan digunakan secara efisien, efektif, dan tepat sasaran, serta terhindar dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Langkah-langkah konkret untuk memastikan transparansi, mulai dari sistem pengadaan yang transparan hingga mekanisme pelaporan yang terintegrasi dan mudah diakses publik, akan terus ditekankan oleh DPR RI.

Komisi IX juga menyadari kompleksitas permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program MBG, termasuk distribusi logistik ke daerah terpencil, memastikan kualitas bahan makanan, dan pengawasan agar program tersebut benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat yang membutuhkan.

Langkah-langkah strategis tengah diformulasikan DPR untuk memastikan bahwa program MBG yang bernilai triliunan rupiah ini tidak hanya sekadar program ambisius pemerintah, melainkan benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan dan gizi masyarakat Indonesia, dengan pengawasan dan transparansi yang ketat.