Polemik Penundaan Pengangkatan Calon ASN: Desakan Percepatan dan Respon Pemerintah

Proses pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN), yang meliputi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), tengah diwarnai polemik. Awalnya dijadwalkan pada Maret 2025, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menunda pengangkatan tersebut hingga Oktober 2025 untuk CPNS dan Maret 2026 untuk PPPK. Keputusan ini menuai protes dari berbagai pihak, termasuk para calon ASN yang telah dinyatakan lulus seleksi.

Penundaan tersebut dipicu oleh jumlah formasi CASN tahun 2024 yang mencapai rekor 1.266.081 orang, terdiri dari 248.970 formasi CPNS dan 1.017.111 formasi PPPK. Kementerian PANRB berdalih penundaan diperlukan untuk memastikan proses pengangkatan berjalan optimal dan menghindari kendala di kemudian hari. Namun, alasan ini dinilai kurang memuaskan oleh banyak pihak, terutama mengingat sejumlah instansi telah menyatakan kesiapannya untuk melakukan pengangkatan. Lebih lanjut, muncul kekhawatiran terkait kesalahan data peserta dan penambahan tenaga honorer baru oleh beberapa kepala daerah yang turut mempengaruhi proses validasi data.

Desakan Percepatan dari DPR dan Respon Presiden:

Desakan percepatan pengangkatan CASN datang dari berbagai pihak, terutama dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, bersama pimpinan Komisi II DPR, menemui Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan tuntutan tersebut. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Mensesneg Prasetyo Hadi, Seskab Letkol Teddy Indra Wijaya, dan Menteri PANRB Rini Widyantini. Hasilnya, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan percepatan proses pengangkatan, dengan target paling lambat Juni 2025 untuk CPNS dan Oktober 2025 untuk PPPK. Keputusan ini disambut positif oleh DPR dan para calon ASN yang sebelumnya telah menggelar aksi demonstrasi di beberapa daerah, menuntut kepastian dan percepatan proses pengangkatan.

Pertimbangan dan Tantangan dalam Proses Pengangkatan:

Meskipun terdapat percepatan, proses pengangkatan CASN tetap menghadapi beberapa tantangan. Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Gerindra, Bahtra Banong, mengakui adanya permasalahan data, seperti kesalahan data peserta dan penambahan tenaga honorer baru oleh kepala daerah. Permasalahan ini membutuhkan penyelesaian yang cermat agar tidak merugikan para calon ASN yang telah lama mengabdi. Proses penyelarasan data formasi, jabatan, dan penempatan CASN di berbagai instansi juga menjadi tantangan yang perlu diatasi pemerintah. Ombudsman RI turut memberikan catatan penting dengan menekankan perlunya kepastian informasi dan transparansi kepada para peserta CASN, serta memberikan solusi untuk para calon ASN yang telah mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya.

Ke depan, pemerintah perlu memastikan proses pengangkatan CASN berjalan dengan lancar dan transparan. Koordinasi yang efektif antara Kementerian PANRB, BKN, dan instansi terkait menjadi kunci keberhasilan dalam menyelesaikan permasalahan ini dan memberikan kepastian bagi para calon ASN.

Kesimpulan:

Polemik penundaan pengangkatan CASN telah menimbulkan berbagai reaksi dan tuntutan. Meskipun pemerintah telah merespon dengan mempercepat jadwal pengangkatan, tantangan terkait data dan proses administrasi masih perlu diatasi. Ke depan, transparansi dan komunikasi yang efektif antara pemerintah dan para calon ASN sangat krusial untuk menghindari polemik serupa di masa mendatang.